Penulis: Sri Muryanto | Edit: Priyo Suwarno
SAMARINDA, SWARAJOMBANG.COM – Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APM-Kaltim) menggelar rapat konsolidasi di Mesra Hotel Samarinda pada 9 April 2026, mematangkan rencana demonstrasi besar-besaran pada 21 April mendatang.
Aksi ini menargetkan kritik pedas terhadap Gubernur Rudy Mas’ud atas dugaan nepotisme, dinasti politik, janji kampanye tak terealisasi, renovasi rumah dinas Rp25 miliar, serta utang daerah yang membengkak.
Koordinator Lapangan (Korlap) APM-Kaltim, Erly Sopiansyah, memimpin pertemuan tersebut yang melibatkan ormas, LSM, komunitas ojek online, tim advokat, dan tokoh masyarakat.
“Ini bukan aksi spontan, melainkan hasil konsolidasi sejak awal April untuk menyuarakan kekecewaan rakyat atas tata kelola pemerintahan yang kuasanya terpusat di keluarga penguasa,” tegas Erly saat ditemui usai rapat.
Sebagai langkah lanjutan, APM-Kaltim mendirikan posko perjuangan di Jalan S. Parman, Samarinda, yang diumumkan via Instagram pada 11 April 2026.
Posko ini berfungsi sebagai pusat pendaftaran peserta, pengumpulan massa, dan penggalangan dukungan finansial dengan semangat “LAWAN” untuk menjatuhkan Gubernur Rudy Mas’ud—mirip strategi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menargetkan Bupati Sudewo sebelum ditangkap KPK.
Isu utama aksi mencakup janji “Gratispol” yang disebut tak kunjung terealisasi, pengelolaan keuangan daerah yang buruk, serta dinasti politik yang melemahkan checks and balances.
Demo mahasiswa Februari 2026 sebelumnya juga menyoroti program Rudy Mas’ud-Seno Aji yang mandek, meski Gubernur yang terpilih via Pilgub 2025 ini awalnya didukung berbagai LSM dan ormas.
Hingga kini, Pemprov Kaltim dan Gubernur Rudy Mas’ud belum merespons rencana aksi ini. Belum ada konfirmasi dari sumber utama terkait posko atau donasi terbuka, meski aliansi oposisi seperti Aliansi GERAM dan Aliansi Mahakam ikut mengkritik kepemimpinannya. **
