Penulis: Jacobus E. Lato | Editor: Priyo Suwarno
VENEZUELA, SWARAJOMBANG.COM – Gelombang kecaman dunia membanjiri serangan kilat pasukan Delta Force AS ke Venezuela yang menangkap Presiden Nicolás Maduro beserta istrinya pada awal Januari 2026, disebut sebagai “penculikan barbar” dan pelanggaran telanjang hukum internasional oleh mayoritas negara.
Saat ini posisi Maduro berada di dalam tahanan DEA (Drug Enforcement Administration), badan penegak hukum federal Amerika Serikat di bawah Departemen Kehakiman yang bertugas memerangi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba.
Saat dibawa ke markas DEA, dengan tangan di borgol, Maduro sempat menyapa petugas” Goodnight, Happy New Year! Ia tampak tenang.
Operasi tersebut menuduh Maduro terlibat narkoterrorisme, dan ia kini dibawa ke AS untuk diadili. Presiden Trump menyatakan AS akan “mengendalikan” Venezuela sementara waktu.
Venezuela, melalui Wakil Presiden Delcy Rodríguez, mengecam aksi itu sebagai pelanggaran Piagam PBB dan menuntut pembebasan Maduro segera.
Reaksi Negara Tetangga
Negara tetangga Venezuela mengambil langkah diplomatik cepat untuk de-eskalasi. Kolombia menolak operasi militer unilateral AS yang membahayakan warga sipil, menutup sementara perbatasan, dan mendesak pertemuan bilateral dengan AS serta darurat CELAC untuk dialog regional.
Brasil di bawah Presiden Lula mengecam pelanggaran kedaulatan, mendorong koalisi Amerika Latin untuk tuntut pertanggungjawaban AS di DK PBB, serta menawarkan diri sebagai fasilitator transisi pemerintahan. Meksiko memanggil duta besar AS untuk protes formal, bergabung upaya hukum internasional, dan menolak “agresi asing”.
Ketiganya sepakat bentuk tim diplomatik bersama via UNASUR untuk pantau situasi, lindungi pengungsi, serta dorong dialog dengan oposisi Venezuela demi stabilitas kawasan. Chili juga mengutuk keras sebagai agresi asing.
Kecaman Global
Rusia menyebutnya agresi bersenjata dan menuntut klarifikasi serta dialog. China “sangat terkejut” atas kekerasan terhadap negara berdaulat, sementara Iran mengutuk pelanggaran integritas teritorial. Indonesia memantau situasi untuk lindungi WNI, mendesak de-eskalasi damai dan patuhi Piagam PBB.
Rapat Darurat DK PBB
PBB “sangat khawatir” dan menyebutnya preseden berbahaya yang melanggar hukum internasional, dengan pakar UN menyerukan investigasi terhadap Trump. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menyatakan kekhawatiran mendalam atas eskalasi ini yang mengancam tatanan dunia.
Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat atas permintaan Venezuela, didukung Kolombia, Rusia, dan China, membahas “perang kolonial”. Duta Besar Venezuela Samuel Moncada menuntut investigasi dan sanksi atas pelanggaran Pasal 2(4) Piagam PBB. Juru bicara PBB Stephane Dujarric menekankan semua pihak hormati hukum internasional. **
