Penulis: Tanasyafira Libas Tirani | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa subsidi pemerintah untuk beras mencapai sekitar Rp4.900–Rp5.000 per kilogram, dengan total subsidi beras nasional sekitar Rp160 triliun.
Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya atau sekitar Rp70 triliun dinikmati oleh konglomerat besar yang menguasai rantai distribusi beras, demikian paparan Menteri Pertania Andi Amran Sulaiman, depan Presiden Prabowo, awal November 2025 lalu.
Subsidi ini dialokasikan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani agar mendapat harga layak dan konsumen agar beras tetap terjangkau. Namun, distribusi yang masif memungkinkan pengusaha besar mendapatkan porsi subsidi signifikan melalui pengolahan dan penjualan kembali beras bersubsidi.
Artinya, dana subsidi yang seharusnya langsung membantu petani kecil dan konsumen banyak terserap oleh perusahaan besar yang mengendalikan rantai pasok.
Produksi beras nasional diperkirakan melonjak 13,54% menjadi 34,77 juta ton pada 2025, didukung oleh subsidi pupuk, alat mesin pertanian, dan irigasi.
Pemerintah bahkan menyiapkan stok cadangan lebih dari 4 juta ton untuk ketahanan pangan. Meski demikian, tantangan utama terletak pada pengelolaan subsidi agar tepat sasaran, tanpa bocor ke rantai distribusi yang menguntungkan modal besar.
Untuk mengatasi ketimpangan ini, Menteri Amran mengajukan pemerintah memperkuat pengawasan pendistribusian melalui Bulog dan operasi pasar, memastikan harga beras tetap di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Ia juga mendorong pengusaha besar beralih ke sektor lain seperti gula, pertambangan, dan manufaktur, agar bisnis besar tidak terus menguasai sektor pangan yang seharusnya difokuskan untuk kesejahteraan petani dan konsumen.
Langkah ini sekaligus mendorong peningkatan produksi nasional melalui intensifikasi, ekstensifikasi lahan, dan hilirisasi pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi.
Dengan demikian, rantai pasok beras yang selama ini menguntungkan konglomerat besar diharapkan bisa lebih adil dan tepat sasaran, melindungi petani kecil sekaligus meningkatkan ketersediaan pangan rakyat.
Menghadapi maslaah itu, Menteri Amran mengusulakn beberap solusi:
Menegaskan pentingnya menjaga distribusi beras bersubsidi agar tepat sasaran demi melindungi petani dan konsumen, serta meminta pelaku usaha besar tidak mengganggu kebijakan subsidi yang menyangkut kehidupan masyarakat luas.
Mengusulkan agar pelaku bisnis besar beralih ke sektor lain seperti industri gula, pertambangan, atau manufaktur agar tidak mengganggu sektor pangan yang harus dikelola secara hati-hati demi rakyat banyak.
Memperkuat operasi pasar bersama Bulog untuk stabilisasi harga beras, sehingga harga di lapangan tetap di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) dan subsidi bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh konsumen.
Memperketat pengawasan dan intervensi di rantai distribusi agar beras bersubsidi tidak bocor dan tidak dinikmati secara tidak proporsional oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Mendorong penguatan produksi beras nasional melalui intensifikasi, ekstensifikasi lahan, penguatan irigasi, serta hilirisasi pertanian, sehingga ketergantungan pada subsidi bisa berkurang dengan meningkatnya pasokan beras dalam negeri. **
