Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
SWARAJOMBANG.COM, JAKARTA-Gejolak geopolitik global yang dipicu perang di Timur Tengah mulai berdampak langsung ke sektor kesehatan dalam negeri. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengingatkan, konflik internasional bisa memicu kenaikan harga obat di Indonesia.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan, salah satu penyebabnya adalah ketergantungan tinggi industri farmasi terhadap bahan baku impor, termasuk yang berasal dari turunan minyak atau petrokimia.
“Lebih dari 50% kemasan obat itu berbasis petrokimia. Bahkan sekitar 30% bahan obat kimia juga berasal dari turunan yang sama, seperti parasetamol dan ibuprofen,” ujar Taruna usai rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Ia bilang, ketika harga minyak dunia terguncang akibat konflik atau perang, efeknya bisa langsung terasa pada biaya produksi obat. Tak hanya itu, Indonesia juga masih sangat bergantung pada impor bahan baku farmasi.
BPOM mencatat lebih dari 90% bahan baku, produk antara (intermediate), hingga biosimilar masih didatangkan dari luar negeri. Kondisi ini membuat industri farmasi nasional rentan terhadap gangguan rantai pasok global.
Meski demikian, BPOM memastikan kondisi saat ini masih relatif aman. Ketersediaan obat diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga enam bulan ke depan, tapi, jika konflik global terus berlanjut, tekanan terhadap harga dan pasokan obat bisa semakin besar.
“Kalau perang berlanjut, pasti akan berpengaruh. Karena bukan cuma harga, tapi ketersediaan juga jadi isu penting,” jelas Taruna.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPOM menyiapkan dua langkah utama. Pertama, terang Taruna, relaksasi aturan kemasan obat. Industri farmasi nantinya diperbolehkan mengganti jenis kemasan tanpa harus melalui proses uji yang panjang, selama tetap memenuhi standar keamanan.
“Langkah ini penting karena biaya kemasan bisa menyumbang hingga 30% dari harga obat,” kata ia.
Kedua, diversifikasi sumber impor bahan baku. Selama ini, Indonesia banyak bergantung pada negara seperti China, India, hingga Eropa.
Ke depan, BPOM akan mendorong kerja sama dengan negara lain sebagai alternatif, termasuk membuka peluang dari kawasan Pasifik hingga Rusia. Taruna juga menegaskan, isu utama bukan hanya kenaikan harga, tetapi juga ketersediaan obat bagi masyarakat.
“Kalau obat tidak tersedia, meskipun murah, tetap tidak bisa digunakan. Jadi yang kita jaga itu dua-duanya: harga dan ketersediaan,” tegasnya.***
