Penulis: Wibisono | Editor: Yobie Hadiwijaya
SURABAYA, SWARAJOMBANG.COM-Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Gizi Nasional (BGN) bersepakat untuk menyusun kebijakan bersama sebagai bentuk respons atas merosotnya harga telur ayam ras yang membuat ribuan peternak di wilayah setempat merugi.
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama puluhan asosiasi dan anggota koperasi peternak dari Blitar, Magetan, Jombang, Ponorogo, hingga Bojonegoro, telah disepakati sejumlah poin penting guna mengatasi kemerosotan harga telur yang terjadi pada tingkat peternak.
Pertama, disepakati bahwa penggunaan menu telur dalam porsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan minimal tiga kali dalam seminggu. Langkah tersebut ditempuh guna mempercepat penyerapan atas surplus telur para peternak Jatim yang membuat harganya anjlok di pasaran. Emil mengatakan, BGN selaku penyelenggaran utama program MBG telah menyetujui syarat tersebut.
Kedua, asosiasi atau koperasi peternak telur rakyat di Jawa Timur bersedia menyediakan pasokan telur serta mengantar langsung ke lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jatim sesuai dengan standar serta kualitas yang telah disepakati. Terakhir, transaksi jual beli telur dilakukan langsung kepada perwakilan asosiasi atau koperasi petelur dengan harga minimal Rp24.000 per kilogram.
”Dan akan dinaikkan secara bertahap sesuai dengan harga acuan pemerintah,” tegas Emil, Senin (8/6/2026).
Standar harga minimal yang ditetapkan terhadap para peternak itu, lanjut Emil, merupakan arahan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang melihat bahwa ribuan peternak di Jatim saat ini mengalami kerugian akibat harga jual komoditas tersebut yang merosot.
Di tingkat peternak, harga telur saat ini berkisar Rp20.000 hingga Rp20.500 per kilogram. Padahal di tingkat konsumen, harga telur saat ini bisa menyentuh Rp27.500 hingga Rp30.000 per kilogram. Sementara di tingkat SPPG, telur dibeli dari para pemasok senilai Rp25.000 per kilogram.
”Untuk itu, kami mendorong agar SPPG membeli langsung ke peternak atau koperasi,” imbaunya.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) Tengku Syahdana membeberkan ketentuan penggunaan menu telur dalam porsi MBG minimal tiga kali dalam sepekan tersebut diproyeksikan untuk mempercepat penyerapan produksi telur oleh para peternak di Jatim.
”Intervensi ini akan membuka 8-10% pasar baru serapan telur di Jatim,” bebernya.
Mengenai usaha pengelolaan atas kelebihan stok telur di peternak, Tengku berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait pangsa pasar baru, yakni dengan mengirim kelebihan pasokan telur Jatim ke daerah-daerah yang kekurangan stok.
”Seperti wilayah Nusa Tenggara Timur semisal dan beberapa wilayah lain di Indonesia,” jelasnya.
Keluhan mengenai perlunya pangsa pasar baru tersebut pun juga disampaikan oleh Suyanto, peternak telur ayam ras di Blitar. Sebagai sentra penghasil telur nasional, Blitar saat ini surplus stok, tetapi pasar maupun dapur MBG belum mampu melakukan penyerapan secara maksimal.
”Di Blitar saat ini hanya ada 117 SPPG. Sementara produksi telur kami sangat melimpah. Kami butuh pasar baru,” harap Suyanto.***
