Penulis: Mulawarman | Editor: Priyo Suwarno
RAJA AMPAT, SWARAJOMBANG- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia disambut aksi unjuk rasa besar oleh aktivis lingkungan, masyarakat adat, dan mahasiswa saat tiba di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu, 7 Juni 2025.
Kunjungan Bahlil ke Sorong merupakan bagian dari agendanya untuk meninjau langsung aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, wilayah yang selama ini dikenal sebagai kawasan konservasi dan pariwisata kelas dunia.
Di bandara, aksi demo membawa berbagai macam kertas dan spanduk, serta teriakan: Penipu….Penipu! Massa juga mengajukan tuntutan.
Tuntutan dan Aksi Massa
Massa aksi membawa spanduk dan pamflet bertuliskan tuntutan penutupan tambang nikel serta tagar #saverajaampat.
Mereka menyoroti kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel di Raja Ampat dan mendesak pencabutan izin konsesi seluruh perusahaan tambang di pulau-pulau kawasan tersebut.
Massa juga menuding pemerintah pusat hanya menindak satu perusahaan, sementara ada empat perusahaan yang masih beroperasi: PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa.
Respons Bahlil dan Situasi di Lokasi
Rombongan Bahlil tiba di Bandara DEO Sorong sekitar pukul 06.22 WIT dan langsung menuju ruang transit, sementara massa sudah berkumpul di area kedatangan.
Utusan Bahlil sempat meminta perwakilan massa untuk berdialog, namun saat massa hendak masuk ke ruang terminal, Bahlil justru keluar lewat pintu belakang sekitar pukul 07.02 WIT.
Tindakan tersebut memicu kekecewaan dan kemarahan massa. Mereka meneriakkan “Bahlil penipu” dan menuding Bahlil menghindari dialog langsung dengan masyarakat adat dan aktivis.
“Bahlil Lahadalia hari ini menipu rakyat Indonesia dan sembunyi dari massa lewat pintu belakang Bandara DEO Sorong,” ujar Uno Klawen, pemuda adat Raja Ampat di lokasi.
Demonstran menilai pemerintah pusat tidak transparan dan mengabaikan kerusakan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat atas nama pembangunan.
Mereka menuntut agar seluruh izin usaha pertambangan di Raja Ampat dicabut secara permanen dan meminta pemerintah provinsi untuk tidak memberikan izin perkebunan kelapa sawit di Papua Barat Daya.
Massa menegaskan bahwa Papua bukan tanah kosong, melainkan wilayah adat yang harus dilindungi dari eksploitasi sumber daya alam yang merusak ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal.
Setelah aksi demo di bandara, Bahlil tetap melanjutkan kunjungannya ke lokasi tambang nikel PT Gag di Pulau Gag, Raja Ampat, untuk melakukan peninjauan langsung.
Dalam keterangan resminya, Bahlil menyatakan bahwa hasil peninjauan akan dievaluasi oleh tim inspektur tambang, sementara pihak Kementerian ESDM menyebut tidak ditemukan masalah lingkungan di lokasi tambang tersebut.
Aksi demonstrasi ini menandai penolakan kuat dari masyarakat adat dan aktivis lingkungan terhadap keberadaan dan ekspansi tambang nikel di Raja Ampat, serta menyoroti pentingnya transparansi dan perlindungan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah pusat. **
