Penulis: Mbah Muryanto | Editor: Priyo Suwarno
KEDIRI, SWARAJOMBANG.COM- Kabupaten Kediri telah mendirikan Sekolah Rakyat (SR) pertama sebagai bagian dari gelombang pertama 80 Sekolah Rakyat di Indonesia yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Daya tampung Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri untuk tahap awal diperkirakan sekitar 100-150 siswa yang akan belajar di fasilitas yang sudah disiapkan di Balai Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (BPKASN) di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan sebelum pindah ke kampus utama di Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten.
Analis Kebijakan Ahli Muda Kedeputian Politik, Hukum dan HAM Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Oto Hidayat, menyatakan bahwa SR di Kediri sudah melaksanakan program pendidikan.
Hal itu disampaikan pada saat tim Kemensetneg melakukan pengecekan langsung ke fasilitas sekolah di Balai Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (BPKASN) di Desa Bulusari, Tarokan, 2 Juni 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Oto menyatakan bahwa kesiapan Sekolah Rakyat di Kediri sudah lebih dari 80 persen dan menargetkan peresmian pada minggu pertama atau kedua Juli 2025, bersamaan dengan tahun ajaran baru, yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan makan di sekolah dalam bentuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka dijanjikan memperoleh makan tiga kali sehari selama tinggal di asrama, dengan makan siang disediakan melalui program MBG pemerintah.
Makan pagi dan sore disiapkan oleh pihak sekolah sendiri. Program ini bertujuan memberikan asupan gizi yang cukup dan seimbang untuk mendukung tumbuh kembang dan prestasi belajar siswa. M
akan siang yang diberikan memenuhi sekitar 30-35 persen kebutuhan gizi harian siswa dan disusun sesuai standar gizi seimbang. Jadi, siswa Sekolah Rakyat memang makan di sekolah dengan jaminan makanan bergizi gratis, terutama makan siang dari program MBG
Pada tahun ajaran baru 2025/2026, sebanyak 100-150 siswa akan belajar di Sekolah Rakyat yang berlokasi di Balai Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (BPKASN) di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, sebelum nantinya pindah ke kampus utama di Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten yang sedang dalam tahap pembangunan di lahan seluas sekitar 13,9 hektare.
Penerimaan siswa dilakukan secara khusus melalui satuan tugas yang mencari siswa dari keluarga sangat miskin di berbagai desa tanpa melalui jalur pendaftaran reguler, dan siswa yang terpilih harus melewati seleksi kesehatan dan psikotes. Sekolah ini juga menyediakan fasilitas asrama lengkap untuk siswa yang tinggal di sana.
Persiapan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri sudah mencapai lebih dari 80 persen kesiapan fasilitas, dan peresmian sekolah ini direncanakan pada Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, bersamaan dengan tahun ajaran baru.
Jadi, Kabupaten Kediri secara resmi menjadi lokasi pendirian Sekolah Rakyat pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 dengan fokus pada pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sekolah Rakyat yang didirikan oleh pemerintah, termasuk di Kabupaten Kediri, dirancang untuk mencakup jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Program ini memang menargetkan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dengan sistem asrama dan pendidikan gratis yang lengkap, termasuk fasilitas teknologi seperti iPad untuk setiap siswa.
Namun, untuk jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) tidak disebutkan sebagai bagian dari program Sekolah Rakyat ini. Fokus utama program ini adalah pada pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, dan SMA) dengan tujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang layak dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Pada tahap awal pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri, telah direkrut sebanyak 19 guru untuk mengajar di 4 kelas yang tersedia, belum termasuk tenaga kependidikan lainnya seperti pengasuh asrama, wali asuh, satpam, tenaga operator, dan administrasi.
Jumlah guru ini merupakan hasil seleksi dari sekitar 300 pendaftar, dengan kriteria guru yang memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau minimal lulusan sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Secara nasional, pemerintah menargetkan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat mencapai sekitar 1.600 orang untuk 53 titik sekolah yang sedang dalam proses renovasi. Namun, untuk Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri pada tahun ajaran 2025/2026, jumlah guru yang direkrut baru 19 orang, menyesuaikan dengan kapasitas kelas yang tersedia saat ini.
Jadi, untuk Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri, saat ini sudah siap sekitar 19 guru yang akan mengajar pada tahap awal operasional sekolah tersebut. **
