Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM— Usai pertemuan tertutup selama dua setengah jam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan pers dari Kantor Wakil Presiden Jakarta.
Pernyataan ini muncul, Selasa sore, 10 November 2026, beberapa jam setelah konferensi pers Kementerian Sekretariat Negara yang mengungkapkan ada pembicaraan terkait kemungkinan pengunduran diri, sehingga menimbulkan perbedaan penekanan narasi di antara kedua pernyataan resmi tersebut.
Dalam keterangannya, Gibran menyampaikan bahwa ia akan tetap berjuang melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Ikuti Saran Presiden
Ia menjelaskan langkah ini diambil mengikuti saran Presiden Prabowo Subianto, yang ia sebut telah memberikan banyak masukan seolah‑olah figur ayah baginya di tengah polemik yang berlangsung.
“Presiden menyarankan saya untuk menghadapi proses hukum dengan tenang dan menyajikan seluruh bukti yang dimiliki,” ujar Gibran.
Salah satu arahan utama tersebut adalah menghadirkan dokumen akademik lengkap mulai jenjang Sekolah Dasar hingga jenjang Strata Satu untuk diperiksa dalam proses persidangan. Selain jalur PTUN.
Presiden juga menyarankan agar ia berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mempersiapkan pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
Beda Sudut Pandang
Perbedaan penekanan terlihat jika dibandingkan dengan penjelasan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada siang hari yang sama.
Pihak Istana menyampaikan bahwa dalam pertemuan pagi itu Gibran sempat menyampaikan niat mengundurkan diri dan meminta waktu untuk menyelesaikan pembuktian hukumnya, serta Presiden tidak menolak kemungkinan pengunduran diri tersebut.
Sementara dalam keterangan pers sore harinya, Gibran lebih menekankan komitmen untuk melanjutkan proses hukum dan belum menyampaikan keputusan terkait pengunduran diri.
Pengamat hukum tata negara Dr. Budi Santoso menilai bahwa kedua pernyataan tersebut tidak sepenuhnya bertolak belakang, melainkan menyoroti bagian‑bagian berbeda dari pembicaraan tertutup.
“Bisa jadi dalam pembicaraan ada pembahasan kemungkinan‑ kemungkinan, namun yang ditegaskan Wakil Presiden saat konferensi pers adalah prioritas utamanya saat ini adalah menyelesaikan jalur pembuktian hukum,” jelasnya.
Gibran juga menegaskan sikapnya terhadap tanggapan publik. Ia menyatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan masukan yang disampaikan masyarakat, serta berharap persoalan dokumen pendidikan ini tidak terus berkembang menjadi polemik politik yang berkepanjangan dan mengganggu kinerja pemerintahan.
Hingga penutupan hari itu, belum ada pernyataan lanjutan dari pihak Istana terkait perbedaan penekanan narasi ini.
Seluruh pihak masih menunggu perkembangan tahap pertama gugatan di PTUN yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.**
