Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM- Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah telah berhasil menguasai kembali 3,1 juta hektare lahan sawit yang dinyatakan melanggar aturan dari total 3,7 juta hektare yang telah diverifikasi.
Pernyataan presiden itu disampaikan 15 Agustus 2025 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Angka ini berasal dari laporan awal sekitar 5 juta hektare lahan sawit yang diduga melanggar hukum, banyak di antaranya tidak melaporkan luas perkebunan mereka secara benar, bahkan ada yang beroperasi di kawasan hutan lindung.
Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan sebagai dasar penertiban lahan sawit tersebut.
Dalam proses penertiban ini, pemerintah menggunakan pasukan TNI untuk mengawal penguasaan kembali lahan sawit yang sering mendapatkan perlawanan.
Ada juga putusan pengadilan yang telah inkrah sejak 18 tahun lalu terkait penyitaan kebun sawit ilegal, yang sebelumnya tidak pernah dilaksanakan penegakan hukumnya, dan kini pemerintah menindaklanjutinya secara tegas.
Tambang Ilegal
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus 2025 secara tegas menyinggung soal penertiban tambang ilegal.
Ia mengungkapkan bahwa ada 1.063 tambang ilegal di Indonesia yang berpotensi merugikan negara minimal Rp 300 triliun.
Presiden bahkan mengultimatum para jenderal baik dari TNI maupun Polri yang menjadi beking para pelaku tambang ilegal tersebut, menyatakan tidak akan segan menindak siapa pun tanpa terkecuali, termasuk oknum besar dan tokoh partai politik.
Prabowo juga menekankan dukungannya terhadap penertiban tambang ilegal sebagai demi kepentingan rakyat dan meminta dukungan seluruh anggota MPR dan partai politik untuk langkah ini.
Bahkan ia mengingatkan anggota partai politik, termasuk kader partai Gerindra yang dipimpinnya, agar tidak terlibat dalam tambang ilegal dan jika terlibat diminta menjadi justice collaborator dengan melapor segera, karena tidak akan mendapat perlindungan.
Dia juga meminta agar aparat penegak hukum, termasuk Panglima TNI dan Kapolri, bertindak tegas dalam menertibkan tambang ilegal dan tidak melindungi oknum yang berperan sebagai beking pelaku tambang ilegal.
Prabowo berencana menggunakan pasukan TNI dari provinsi lain dalam operasi penertiban di daerah yang bermasalah.
Jadi, penertiban tambang ilegal dengan pembatalan izin dan penindakan terhadap para pelaku dan pelindung tambang ilegal merupakan salah satu pokok penting dalam pidato Presiden Prabowo pada peringatan HUT RI ke-80 ini.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dua pidato penting pada Jumat, 15 Agustus 2025, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia (HUT ke-80 RI).
Isi pidato pertama yang disampaikan pada pukul 09.00 WIB di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berfokus pada laporan kinerja pemerintahan selama hampir 300 hari atau sekitar 10 bulan masa jabatannya.
Dalam pidato ini, Presiden Prabowo menegaskan berbagai capaian program kerja cepat (quick wins) seperti:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
- Pembangunan rumah sakit daerah dan renovasi sekolah.
- Penuntasan penyakit tuberkulosis (TBC).
- Pembangunan lumbung pangan nasional dan penyaluran bantuan sosial serta dukungan usaha.
- Peluncuran program Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan pembangunan tiga juta rumah.
- Penghapusan utang macet pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) senilai triliunan rupiah.
- Percepatan pembangunan infrastruktur seperti bendungan, jaringan irigasi, sekolah, jalan, dan proyek strategis nasional.
Selain itu, Presiden juga menyampaikan keberhasilan stok beras nasional yang mencapai 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah Indonesia, dan ekspor beras serta jagung yang kembali berlangsung setelah puluhan tahun.
Ia menyoroti stabilitas harga gabah yang membuat petani senang karena penghasilan mereka meningkat. Pemerintah juga berkomitmen melindungi konsumen dari praktik curang di sektor pangan, termasuk penindakan tegas terhadap penipuan dan manipulasi distribusi pangan.
Pidato pertama ini diawali dengan pemutaran penggalan suara pidato presiden dari masa ke masa, mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo sendiri sebagai pengantar, yang menekankan semangat persatuan, keadilan, dan pembangunan bangsa.
Pidato kedua disampaikan pada pukul 14.30 WIB di depan Rapat Paripurna DPR RI. Isi pidato kedua merupakan pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Kedua pidato ini menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk menyampaikan visi, arah kebijakan, dan capaian awal pemerintahannya dalam membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, dan maju menuju kesejahteraan rakyat. **
