Menu

Mode Gelap

Ekonomi

Jatah Pupuk Subsidi Jombang 2026 Ini Alami Kekurangan 25.220 Ton

badge-check


					Persoalan pupuk terus menjadi persoalan petani sepanjang tahun, seperti lingkaran setan. (Foto: SWARAJOMBANG.com/ Hadi S Purwanto) Perbesar

Persoalan pupuk terus menjadi persoalan petani sepanjang tahun, seperti lingkaran setan. (Foto: SWARAJOMBANG.com/ Hadi S Purwanto)

Penulis: Elok Apriyanto | Editor: Priyo Suwarno

JOMBANG, SWARAJOMBANG.COM – Petani Jombang terancam kekeringan pupuk di 2026. Alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat hanya 58.803 ton, jauh di bawah kebutuhan riil 84.023 ton yang diajukan melalui e-RDKK. Kekurangan mencapai 25.220 ton ini memicu kekhawatiran di kalangan petani.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian (Disperta) Jombang, Eko Purwanto, mengonfirmasi data tersebut. “

Alokasi sudah kami terima dari provinsi akhir Desember 2025 dan ditetapkan melalui SK Kepala Dinas,” ujar Eko, Minggu, 4 Januari 2026.

Berikut rincian alokasi pupuk bersubsidi Jombang 2026:

Jenis Pupuk Alokasi (ton)
Urea 26.539
NPK 25.326
NPK Formula Khusus  7
Pupuk Organik 6.410
ZA 521
Total 58.803

Bandingkan usulan petani via e-RDKK Oktober 2025:

Jenis Pupuk Usulan (ton)
Urea 28.825
NPK 36.000
NPK Formula Khusus 11
Pupuk Organik 18.667
ZA 520
Total 84.023

“Perbedaan terbesar di NPK dan pupuk organik. Secara keseluruhan, selisihnya 25.220 ton,” tegas Eko.

Tak hanya kurang dari usulan, alokasi ini juga turun dibanding 2025 yang mencapai 64.034 ton—penurunan 5.231 ton. “Pupuk organik anjlok 14 ribu ton, tapi urea dan NPK justru naik,” tambahnya.

Meski begitu, Disperta Jombang yakin penyaluran lancar mulai 1 Januari 2026. “Regulasi sudah siap. Kami harap distributor cepat menyesuaikan agar petani tak kesulitan,” kata Eko.

Ia menambahkan, kebutuhan musim tanam pertama dan kedua terlayani. Jika kurang, Pemkab siap usul tambahan. “Tahun lalu, usulan kami selalu dipenuhi pusat,” tuturnya

Disperta merencanakan pengusulan tambahan kuota ke pemerintah pusat melalui redistribusi dari daerah lain yang serapannya rendah. Berdasarkan pengalaman 2025, usulan ini selalu dipenuhi, termasuk tambahan NPK hingga 1.000 ton.

Penyaluran dimulai sejak 1 Januari 2026 dengan prinsip 6T (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu). Prioritas musim tanam pertama dan kedua terjamin, didukung koordinasi ketat dengan distributor PT Pupuk Indonesia.

Sarankan penggunaan pupuk organik sebagai pengganti efisien untuk jenis yang kurang. Lakukan relokasi distribusi internal ke kecamatan kekurangan agar alokasi merata.

**

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Minyak Goreng Melambung hingga Rp60.000/Liter di Papua, Meluas ke 224 Wilayah Nasional

27 April 2026 - 19:05 WIB

Ujicoba B50 untuk Diesel Lokomotif KAI Lempuyangan – Yogyakarta, Bisa Hemat Devisa Rp157 Triliun/ Tahun

27 April 2026 - 18:40 WIB

Kementrian ESDM uji coba BBM B50, pafa mesin diesel KAI . Jika uji coba ini sukses maka RI bisa beremat devisa hingga Rp 157 triliun/ tahun. Foto: Liputan6

Gapero Surabaya Peringatkan Risiko PHK Akibat Regulasi Rokok Baru

27 April 2026 - 16:10 WIB

Siswa SLB Dilibatkan Dalam Dimulasi Kesiapsiagaan Bencana, Pemkab Jombang Peringati HKB 2026

27 April 2026 - 16:06 WIB

ESDM Dorong Energi Alternatif, CNG dan DME Jadi Opsi

27 April 2026 - 15:56 WIB

B50 Perkuat Ketahanan Energi, Indonesia Tak Lagi Impor Solar

27 April 2026 - 15:41 WIB

Dunia Terpukul Kenaikkan Harga Minyak Mentah $US107/Barel, Subsudi BBM RI Bisa Melonjak Hingga Rp500 Triliun

27 April 2026 - 10:56 WIB

Ilustrasi kenaikkan harga minyak dunia Senin, 27 April 2026, tembus $US107/ barel kondisi ekonomi dumia masih mencekam. Foto: liputa6

Start 17 Kiandra Bikin Kejutan Juara I Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026

26 April 2026 - 21:33 WIB

Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Selama 60 Hari Agar Tekan Harga

26 April 2026 - 19:33 WIB

Trending di Ekonomi