Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkap sejumlah potensi perubahan pelayanan publik usai pengesahan revisi Undang-undang Administrasi Kependudukan atau RUU Adminduk. Salah satunya, beleid baru tersebut akan melarang penggandaan atau penyalinan dokumen KTP dalam proses administrasi kependudukan apa pun.
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan RUU Adminduk akan membawa perubahan paradigma pelayanan administrasi kependudukan menuju sistem penyelenggaraan yang lebih proaktif, terintegrasi berbasis digital, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Nanti akan dipertegas berikut sanksinya di UU yang baru. Jadi masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi KTP dalam setiap pengurusan administrasi yang membutuhkan informasi kependudukan. Ini transformasi substansial,” kata dia dikutip dari laman DPR, Rabu (18/11/2026).
“Negara tidak boleh lagi hanya menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya (stelsel pasif). Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif (stelsel aktif) memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan.”
Melalui pendekatan stelsel aktif, kata dia, Pemerintah didorong untuk lebih proaktif dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini akan menghentikan kebiasaan administratif yang membebankan masyarakat untuk menyiapkan sejumlah dokumen dalam meminta pelayanan publik. Padahal, kata dia, data dan dokumen tersebut sudah dimiliki dan disimpan negara.
Menurut dia, RUU Adminduk akan menuntut integrasi data kependudukan antarlembaga. RUU Adminduk mengarahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi nomor identitas tunggal untuk berbagai layanan publik. Data kependudukan masyarakat nantinya akan terintegrasi melalui sistem digital dan berlaku di semua instansi negeri maupun swasta.
“Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” kata Khozin.
Dengan aturan ini, nantinya fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang biasa digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan masyarakat akan dilarang.
Di sisi lain, dia mengklaim transformasi pelayanan berbasis digital akan berjalan beriringan dengan penguatan pelindungan data kependudukan. RUU Adminduk rencananya juga memuat sejumlah materi terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan, mekanisme pengaduan masyarakat, serta pengaturan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.
“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan dokumen ke dalam bentuk elektronik. Keamanan data dan perlindungan hak warga harus menjadi prioritas,” sebut Khozin.
“Dengan perubahan tersebut, administrasi kependudukan tidak semata-mata menjadi urusan pencatatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi warga untuk memperoleh berbagai layanan dan hak sebagai warga negara.”

























