Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Nasional

Kapolri Suyudi: Listyo Sigit Belum Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Makar

badge-check

Kapolri Jenderal  Suyudi Ario Seto menggelar konferensi pers, Selasa 17 November 2026, menyatakajan bahwa polisi belum menetapkan Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum ditetapkan sebagai tersangka kadus makar. Foto: sindoPerbesar

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menggelar konferensi pers, Selasa 17 November 2026, menyatakajan bahwa polisi belum menetapkan Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum ditetapkan sebagai tersangka kadus makar. Foto: sindo

Penulis: Yusran Hakim  |  Editor: Priyo Suwarno

KREDONEWS.COM, KAKARTA— Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali menyampaikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan dua perkara besar yang menjerat mantan pimpinan dan perwira tinggi Polri, dalam konferensi persdi Mabes Polri pada Selasa (17/11/2026).

Jenderal Suyudi menegaskan bahwa hingga saat ini, Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar, meskipun perkara telah resmi dinaikkan ke tahap penyidikan.

Kepolisian menegaskan ada dua perkara yang sedang ditangani secara terpisah:

Kapolri menjelaskan bahwa perkara dugaan makar baru saja dinaikkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Tim khusus yang dipimpin Kabareskrim saat ini masih memfokuskan upaya pada pemeriksaan saksi-saksi serta pendalaman alat bukti elektronik.

Penyidik sedang menelusuri rangkaian perintah, motif, dan keterkaitan data dari perangkat elektronik guna membuktikan unsur tindak pidana makar sebelum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka.

Dengan demikian, status hukum Listyo Sigit Prabowo dalam perkara ini adalah saksi atau orang yang diperiksa — belum tersangka.

Beda Kasus Sadap dan Makar

Berbeda dengan perkara makar, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik, pihak kepolisian telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Keempatnya adalah:

Tersangka

1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo — Mantan Kapolri / Mantan KSP Penentu sasaran sekaligus penerima akhir hasil penyadapan Belum ditahan

2. Irjen Ahrie Sonta Nasution — Kadiv Hukum Polri Meneruskan perintah penyadapan kepada operator dan melaporkan hasilnya Ditahan di Mako Brimob

3. Irjen Eko Hadi Santoso — Mantan Dir Tipid Siber Bareskrim Memberikan persetujuan atas proses penyadapan Ditahan di Mako Brimob

4. Irjen Slamet Uliandi — Mantan Kadiv TIK Polri Meneruskan instruksi dan laporan Belum ditahan — pemulihan kesehatan pasca-stroke

Tiga dari empat tersangka telah ditempatkan di tahanan khusus Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Penundaan penahanan terhadap Irjen Slamet Uliandi dilakukan atas pertimbangan kondisi kesehatannya yang masih dalam masa pemulihan, namun proses hukum terhadapnya tetap berjalan.

Kasus Sadap

Sebelum 17 Nov 2026 Polri menangkap dugaan adanya aktivitas penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penyelidikan dimulai
Konferensi Pers ke-1 Kapolri Suyudi Pengumuman penetapan tersangka dalam kasus penyadapan ilegal — 4 perwira tinggi ditetapkan
Pertengahan November 2026 Penyelidikan berkembang: dugaan penyadapan ini diduga bagian dari rangkaian tindakan yang bermuara pada dugaan makar.

Perkara makar dibuka
Selasa, 17 November 2026 — Konferensi Pers ke-2 Kapolri Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengonfirmasi:

• Perkara makar resmi naik ke tahap penyidikan

• Belum ada nama yang ditetapkan tersangka dalam perkara makar

• Listyo Sigit tetap berstatus tersangka dalam kasus penyadapan ilegal

• Fokus saat ini: periksa saksi, dalami alat bukti elektronik

Saat ini Tim khusus Kabareskrim terus menyisir bukti digital; penetapan tersangka makar menunggu hasil pendalaman yang cukup dan sah secara hukum

Jenderal Suyudi menekankan pentingnya membedakan kedua perkara. “Kasus penyadapan ilegal sudah jelas siapa tersangkanya. Sedangkan dugaan makar baru masuk tahap penyidikan.

“Kami tidak akan terburu-buru menetapkan status siapa pun sebelum bukti cukup. Hukum harus berjalan objektif, transparan, dan akuntabel,” tegas Kapolri.

Masyarakat diminta tidak mencampuradukkan status hukum antarperkara. Perkembangan selanjutnya akan disampaikan secara berkala dan terbuka kepada publik.**

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kabar Gembira, DP Nol Persen Diperpanjang BI sampai 31 Desember 2027

17 Nov 2026 - 19:33 WIB

Kabar Gembira, DP Nol Persen Diperpanjang BI sampai 31 Desember 2027

Mulai Bulan Depan Perjalanan 10 KA Ini Makin Cepat

17 Nov 2026 - 19:19 WIB

Mulai Bulan Depan Perjalanan 10 KA Ini Makin Cepat

KPK Menahan Bagus Wahyudiono, Wartawan Teriak: Mana Anwar Sadat?

17 Nov 2026 - 10:04 WIB

KPK Menahan Bagus Wahyudiono, Wartawan Teriak: Mana Anwar Sadat?

Ramai-ramai Tolak Gagasan Hashim Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

17 Nov 2026 - 09:20 WIB

Ramai-ramai Tolak Gagasan Hashim Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

Presiden Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura atas Masalah Karhutla

17 Nov 2026 - 08:14 WIB

Presiden Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura atas Masalah Karhutla

Drs Poerwanto dan Abdul Madjid Masuk Jajaran Pensiun Bersama 85 ASN di Pemkab Jombang

16 Nov 2026 - 20:30 WIB

Drs Poerwanto dan Abdul Madjid Masuk Jajaran Pensiun Bersama 85 ASN di Pemkab Jombang

Hujan Angin Porak Porandakan Kawasan Ponpes Tebu Ireng dan Makam Gus Dur

16 Nov 2026 - 19:40 WIB

Hujan Angin Porak Porandakan Kawasan Ponpes Tebu Ireng dan Makam Gus Dur

Pembatasan Industri Vape Dikhawatirkan Picu Pengangguran

16 Nov 2026 - 19:25 WIB

Pembatasan Industri Vape Dikhawatirkan Picu Pengangguran

Buruh Minta Gaji Rp7,5 Juta atau Upah Minimum Tertinggi di Satu Kabupaten/Kota

16 Nov 2026 - 19:21 WIB

Buruh Minta Gaji Rp7,5 Juta atau Upah Minimum Tertinggi di Satu Kabupaten/Kota
Trending di Nasional