Penulis: Arief S. Soesatyo | Editor: Priyo Suwarno
JOMBANG, SWARAJOMBANG.COM — Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, H. Agus Purnomo, menegaskan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Evaluasi Tata Ruang Wilayah oleh DPRD Kabupaten Jombang merupakan langkah sangat tepat dan strategis.
Mengingat masa lima tahun sejak penetapan Perda RTRW tahun 2021 telah terlewati dan kondisi riil di lapangan telah banyak berkembang, demikian ungkapnya menjawab wartawan.
“Pemerintah daerah di tahun 2027 telah masuk dalam program perda perubahan terhadap RTRW. Saat ini sudah waktunya karena RTRW diundangkan pada tahun 2021, dan sudah 5 tahun waktunya untuk melakukan perubahan menyesuaikan dengan kondisi riil eksisting saat ini di Kabupaten Jombang,” ujar Sekda Agus Purnomo, Sabtu 14 November 2026.
Pansus ini memiliki peran penting dalam menelaah dan menyempurnakan arah kebijakan tata ruang yang menjadi pedoman pembangunan Jombang untuk 20 tahun ke depan.
Beberapa hal strategis yang menjadi fokus peninjauan antara lain:
* Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan,
* Penyesuaian batas zonasi pemanfaatan ruang, sinkronisasi dengan rencana pembangunan infrastruktur daerah,
* Akomodasi kebutuhan pengembangan kawasan strategis yang belum terakomodasi dalam dokumen awal.
RTRW
Selain membahas keterkaitan antara Pansus dan proses revisi RTRW, Sekda juga menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung seluruh kebutuhan data dan informasi yang diperlukan DPRD, agar pembahasan berjalan mendalam dan menghasilkan kebijakan yang akurat.
Siswa Menjahit Sendiri
Dalam kesempatan yang sama, Sekda juga menanggapi dua isu penting lainnya. Terkait pengadaan seragam sekolah tahun 2027, Pemkab Jombang menerapkan pola penyaluran baru.
Dua dari tiga jenis seragam akan diserahkan langsung kepada wali murid untuk dijahit secara mandiri, guna menghindari keterlambatan produksi.
Pemkab juga tengah menyelaraskan standar pakaian antara sekolah umum dan madrasah bersama unsur Kemenag.
Sementara itu, terkait dugaan pernikahan siri di kalangan ASN tanpa izin pimpinan, Sekda menyatakan telah menerima arahan resmi dari BKN dan segera membentuk tim klarifikasi untuk menelusuri kebenaran setiap laporan yang diterima sebagai dasar penegakan aturan kepegawaian.**
