Penulis: Ganjar | Editor: Aditya Prayoga
ACEH, SWARAJOMBANG.COM– Publik kembali dihebohkan pada perbedaan mencolok biaya pembangunan sumur bor setelah munculnya pernyataan pejabat negara dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto bersama jajaran terkait penanganan bencana di Aceh.
Dalam rapat yang berlangsung di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Rabu (1/1/2026), Presiden Prabowo secara langsung menanyakan besaran biaya pembuatan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak bencana.
“(Biaya) Rp 100 juta sampai Rp 150 juta, Bapak,” ujar Kepala BNPB Letjen Suharyanto kepada Presiden. Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut sudah termasuk instalasi air hingga tangki penampungan yang dapat segera dimanfaatkan masyarakat korban bencana.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menambahkan bahwa nominal tersebut bersifat situasional. “Mungkin gak cukup, di atas Rp 100 (juta) Bang,” katanya, dengan penekanan bahwa biaya sangat bergantung pada kondisi tanah serta kebutuhan teknis di lapangan.
Pernyataan itu kemudian dikaitkan publik dengan sebuah video yang diunggah akun Jogja Student dua hari sebelumnya. Video tersebut menampilkan proses pembangunan sumur bor bagi pengungsi banjir di Aceh Timur, tepatnya di Kecamatan Simpang Ulim, Desa Alu Buluh 1, dengan biaya jauh lebih rendah.
“Jadi sumur bor ini dengan anggaran kita buat yaitu 15 juta,” ucap seorang pria dalam video. Ia menambahkan, dengan fasilitas tambahan berupa bak air dan tempat mencuci, total biaya mencapai sekitar Rp 18 juta dan sudah siap digunakan warga.
Dalam tayangan itu juga dijelaskan, sumur bor sedalam 89 meter dengan pipa berdiameter 3 inci di bagian atas dan 2,5 inci di bagian bawah mampu menghasilkan air bersih. “Harga 15 juta, sudah siap terima air itu,” katanya, sambil menegaskan bahwa pembayaran hanya dilakukan jika air benar-benar berhasil diperoleh.
Perbedaan biaya yang mencolok tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai kesesuaian angka yang disampaikan pemerintah dengan praktik nyata di lapangan.
Menanggapi polemik, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Donny Pramono memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa angka Rp 150 juta yang disebut KSAD merujuk pada proyek sumur bor tertentu, bukan proyek skala rumah tangga.
Menurut Donny, pembangunan sumur bor yang dimaksud berada di Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Proyek itu dilaksanakan oleh personel TNI AD dan dirancang untuk melayani hingga 500 kepala keluarga (KK).
“Kalau secara rinci biayanya segitu, tapi sebesar itu program di Banyumas yang diresmikan Bapak KSAD, ini wajar,” kata Donny kepada Republika di Jakarta, Sabtu (3/1/2025).
Ia juga menekankan bahwa program sumur bor TNI AD tersebut menggunakan sistem pompa hidram (hydraulic ram pump), yang tidak hanya menyediakan air bersih bagi warga, tetapi juga berfungsi sebagai saluran irigasi. Donny meminta masyarakat tidak menyimpulkan bahwa anggaran Rp 150 juta hanya dipakai untuk satu titik atau satu rumah saja.****
