DPR dan Pemerintah Sepakat Bayar Iuran BPJS-PBI Tiga Bulan ke Depan, RS Bisa Layanan Pasien Cuci Darah

DPR dan pemerintah mencapai kesepakatan lima poin utama dalam rapat konsultasi pada 9 Februari 2026 terkait polemik penonaktifan kepesertaan PBI JKN di BPJS Kesehatan. Kesepakatan ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk menjamin akses layanan kesehatan masyarakat miskin.

Kesepakatan ini terpilihnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad guna menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.​

Berikut detail lengkap lima poin hasil rapat:

1. Selama tiga bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan JKN-PBI tetap berjalan normal dan iurannya dibayar penuh oleh pemerintah sebagai masa transisi.

2. Kemensos, pemerintah daerah, BPS, serta BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran data desil menggunakan pembanding data terbaru untuk meningkatkan akurasi.

3. Memaksimalkan penggunaan anggaran APBN yang telah dialokasikan agar efektif, tepat sasaran, dan basis data akurat untuk kelompok yang benar-benar berhak.

4. BPJS Kesehatan wajib melakukan sosialisasi aktif memberikan notifikasi kepada masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan PBI atau PBPU dari pemda.

5. Melanjutkan perbaikan tata kelola jaminan kesehatan melalui integrasi data menuju satu data tunggal, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Polemik terkini, Menkes meminta tambahan Rp15 triliun dari Menkeu guna reaktivasi por PBI yang diaktifkan, sementara biaya untuk 11 juta poista nonaktif diperkirakan Rp1,4 triliun selama masa transisi 3 bulan. **