Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak keras usulan penempatan Polri di bawah kementerian khusus.
Pernyataan tegas itu disampaikan Listyo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Senin (26/1/2026).
Ia menegaskan Polri harus tetap langsung bertanggung jawab kepada presiden demi menjaga independensi dan efektivitas pelayanan publik.
Rapat dengar pendapat ini juga dihadiri Kapolda seluruh Indonesia, membahas reformasi kelembagaan Polri di tengah wacana perubahan struktur pemerintahan.
Listyo bahkan menyatakan, meski mendapat tawaran via WhatsApp untuk jadi Menteri Kepolisian jika wacana itu terealisasi, ia lebih memilih mundur. “Saya lebih baik jadi petani saja!” tegasnya.
Menurut Kapolri, subordinasi Polri ke kementerian berisiko merusak marwah institusi sebagai lembaga eksekutif non-ministerial, melemahkan Polri, negara, dan presiden.
Ia memerintahkan seluruh jajarannya berjuang mempertahankan status quo, bahkan rela dicopot daripada Polri kehilangan independensi.
Respons ini sejalan dengan komitmennya menjaga Polri sebagai alat negara langsung di bawah presiden, sebagaimana ditegaskan DPR RI.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat.”
“Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja.”
“Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot.”
“Saya mengucapkan terima kasih kepada DPR RI yang menegaskan bahwa Polri adalah alat negara di bawah kepemimpinan Presiden dan bukan bawah kementerian. Posisi jelas dan tegas, dan seluruh jajaran Polri sepakat mengenai hal ini.” **
