Penulis: Gandung Kardiyono | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Hal itu berkaitan dengan adanya citra lembaga tersebut dinilai terlanjur buruk di mata publik, media, hingga pimpinan negara.
“Image bea cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan yang tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius,” ujar Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).
“Saya sudah minta waktu Presiden, satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan, (berikan) waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai,” imbuhnya.
Ancaman Pembekuan Jika Reformasi Gagal
Dalam pernyataannya, Purbaya menegaskan bahwa konsekuensi berat menanti jika upaya reformasi tidak menghasilkan perbaikan signifikan.
Ia menyebut pemerintah bisa saja kembali menggunakan jasa perusahaan multinasional Société Générale de Surveillance (SGS), seperti pada era sebelumnya.
“Kalau kita, bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS,” kata Purbaya.
“Seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menyoroti tekanan besar yang kini berada di pundak sekitar 16 ribu pegawai Bea Cukai.
Menkeu menegaskan bahwa risiko pemutusan hubungan kerja bisa terjadi apabila kinerja lembaga tetap tidak memuaskan.
“Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” ucapnya.
Sebagai bagian dari strategi pembenahan, Kementerian Keuangan memperluas penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di berbagai stasiun Bea Cukai.
“Jadi kita pelajari betul. Jadi, sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman,” tutur Purbaya.
Menteri Keuangan itu optimistis bahwa implementasi teknologi tersebut akan membuat sistem pengawasan lebih ketat dan meminimalkan ruang untuk manipulasi data maupun interaksi yang berpotensi menimbulkan praktik koruptif.
Kasus-kasus yang sebelumnya mencuat, baik terkait gaya hidup pegawai maupun dugaan pelanggaran dalam penanganan barang impor, semakin memperburuk persepsi terhadap DJBC.
“Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional,” tegasnya.**
