Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
TANGERANG, SWARAJOMBABG.COM — Hamparan lahan seluas sekitar 1.600 hektare di kawasan pesisir utara Jakarta di perbatasan antara Jakarta Utara dan Kabupaten Tangerang, pernah direncanakan menjadi salah satu proyek pengembangan kota mandiri paling ambisius di Indonesia.
Pantai Indah Kapuk 2, atau yang lebih dikenal sebagai PIK 2, disebit sebut bakal menelan investasi Rp50 triliun. Digagas akan menjadi kawasan hunian modern, pusat bisnis, dan ekowisata bernilai puluhan triliun rupiah.
Dari awal renacan PIK2 menjadibiang silang pendapat pro-kontra. Namun pada pertengahan Maret 2026, cerita besar itu berbalik arah: lahan tersebut dikembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan lindung.
Keputusan yang tak hanya mengubah peta pembangunan, tetapi juga memicu diskusi hangat tentang siapa yang berhak atas tanah dan masa depan kita.
Jejak Panjang
Kawasan ini secara ekologis dikenal sebagai Hutan Paku Haji, hutan bakau alami yang berfungsi menahan abrasi pantai dan menahan banjir rob yang kerap mengancam wilayah pesisir Jakarta dan sekitarnya.
Sejak sekitar tahun 2011–2012, kawasan ini mulai direncanakan untuk dikembangkan oleh PT Mutiara Intan Permai, bagian dari Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma (Aguan).
Rencananya, hutan bakau akan dialihfungsikan menjadi kawasan hunian elit lengkap dengan fasilitas penunjang kelas dunia.
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek ini resmi ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres No. 58 Tahun 2017.
Status PSN mempercepat berbagai proses perizinan, dan pembangunan terus berjalan hingga mencapai tahap reklamasi dan pengembangan infrastruktur dasar.
Namun sepanjang proses tersebut, perdebatan tak pernah benar-benar padam: para ahli lingkungan mengingatkan bahwa alih fungsi hutan bakau di kawasan ini meningkatkan risiko banjir besar di wilayah sekitarnya.
Keputusan Besar
Perubahan arah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada 24 September 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian resmi menerbitkan Peraturan Menko Perekonomian No. 16 Tahun 2025 yang mencabut penetapan PIK 2 sebagai Proyek Strategis Nasional.
Enam bulan kemudian, tepatnya pada 13 Maret 2026, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, bersama Kejaksaan Agung dan didukung unsur TNI/Polri, melakukan pengambilalihan fisik lahan sekaligus memasang plang penyitaan di titik-titik strategis kawasan.
Satgas PKH
Kepala Satgas PKH, Saut Situmorang, dalam pernyataan terbarunya yang disampaikan di lokasi penertiban, menegaskan:
“Ini bukan soal membenci siapa atau merugikan pengusaha tertentu. Ini soal negara memulihkan fungsi ekologis yang telah diabaikan terlalu lama.”
“Hutan Paku Haji bukan lahan kosong yang boleh diubah sesuka hati. Ia adalah paru-paru dan benteng alami bagi jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Jika benteng ini runtuh oleh kepentingan bisnis, kerugian yang ditanggung rakyat jauh lebih mahal daripada keuntungan proyek apa pun.”
Juru Bicara Satgas PKH, menambahkan: “Semua proses yang kami lakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Jika ada kerugian, ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Tapi negara tidak bisa menutup mata ketika fungsi lingkungan hidup terancam.”
“Keputusan ini diambil demi kepentingan yang lebih besar: keselamatan dan kesejahteraan rakyat jangka panjang.”
Respon Agung Sedayu Group
Pihak Agung Sedayu Group selaku pengembang proyek merespons keputusan ini melalui pernyataan resminya yang dirilis pada akhir Maret 2026. Pernyataan tersebut berbunyi:
“Kami menghormati proses hukum dan keputusan pemerintah yang telah diambil. Selama lebih dari satu dekade, kami telah berupaya membangun dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kami menilai aspek hukum dan administrasi perizinan yang kami miliki telah diperoleh sesuai prosedur yang berlaku pada saat itu.”
“Oleh karena itu, kami akan menempuh jalur hukum yang tersedia untuk memperjuangkan hak-hak kami sekaligus berkomunikasi dengan pemerintah guna mencari solusi terbaik yang adil bagi semua pihak, termasuk masyarakat yang telah berinvestasi di proyek ini.”
Hingga kini, dialog antara pihak pengembang dan pemerintah masih terus berjalan, namun belum ada kesepakatan akhir mengenai kompensasi maupun pemanfaatan lahan di masa depan.
Sikap Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataannya di hadapan para kepala daerah pada awal April 2026 menegaskan:
“Pembangunan itu penting. Tapi pembangunan yang menghancurkan benteng alam kita, itu namanya bukan kemajuan, melainkan meminjam masa depan anak cucu kita untuk keuntungan hari ini.”
“Di mana pun ada hutan lindung yang dialihfungsikan tanpa mempertimbangkan dampak ekologisnya, kita akan kembalikan fungsinya. Bukan untuk menakuti investor, tapi untuk mengingatkan: izin bisa berubah jika terbukti merugikan kepentingan lingkungan dan rakyat.”
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala KLHK, Hanif Faisol Nurofiq, menambahkan: “Pengembalian kawasan PIK 2 menjadi hutan alam bukanlah langkah mundur pembangunan, melainkan awal dari pembangunan yang lebih bijaksana. Kita akan kembalikan tanaman bakau, pulihkan ekosistemnya, dan kelola bersama masyarakat sekitar agar manfaatnya dirasakan secara adil dan berkelanjutan.”
Tarik Ulur
1. Pernyataan Resmi dan Komunikasi dengan Pemerintah
Segera setelah penyitaan lahan pada 13 Maret 2026, Agung Sedayu Group melalui pernyataan resminya pada akhir Maret 2026 menyatakan akan menempuh jalur hukum yang tersedia sekaligus tetap membuka komunikasi dengan pemerintah untuk mencari solusi yang adil. Namun secara spesifik, gugatan resmi ke pengadilan belum terdaftar secara publik hingga pertengahan November 2026.
Pihak pengembang menegaskan bahwa seluruh perizinan yang dimiliki diperoleh sesuai prosedur yang berlaku pada saat itu, sehingga kerugian yang timbul akibat pencabutan tersebut menjadi dasar bagi pihaknya untuk meminta keadilan.
2. Jalur Administratif dan Koordinasi Pemerintah
Hingga saat ini, langkah yang paling nyata adalah dialog dan komunikasi intensif antara pihak pengembang dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup/KLHK, dan Kementerian Agraria/BPN. Belum ada kesepakatan resmi yang diumumkan mengenai nilai maupun mekanisme kompensasi.
3. Potensi Jalur Hukum yang Bisa Ditempuh
Secara hukum, terdapat beberapa jalur yang tersedia namun belum secara resmi diajukan:
– Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) — meminta pembatalan keputusan pencabutan izin dan/atau tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami
– Tuntutan kompensasi melalui mekanisme sengketa perdata — mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang menimbulkan kerugian
– Permohonan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa — jalur yang sering disarankan pemerintah untuk menghindari proses pengadilan yang panjang
4. Posisi Pemerintah Terkait Kompensasi
Pemerintah melalui berbagai pernyataan pejabat menyatakan siap mendengarkan dan menampung aspirasi pihak pengembang, namun menegaskan bahwa prioritas utama adalah pemulihan fungsi ekologis kawasan tersebut
. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataannya April 2026 menegaskan: “Jalur hukum terbuka bagi siapa pun yang merasa dirugikan. Negara juga akan memeriksa secara teliti setiap dokumen perizinan yang ada.**

























