Penulis: Eko Wienarto | Editor: Priyo Suwarno
SUMBA BARAT DAYA, SWARAJOMBANG.COM – Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST, berusaha keras menjadikan seluruh wilayahnya terjangkau listrik sebelum akhir jabatannya pada tahun 2030.
“Bila nanti pada akhir jabatan saya masih ada kekurangannya, saya berharap setidaknya 99 persen bumi loda wee maringi pada wee mala ini sudah terjangkau listrik dan tidak mengalami kegelapan”, katanya kepada SWARAJOMBANG.COM, di kantornya, di Pusat Pemerintahan Kabupaten SBD, Kamis, 9 April 2025.
Obsesi bupati ini juga merupakan perwujudan dari janjinya kepada masyarakat SBD pada pemilihan bupati tahun lalu, yaitu manyala angle (menyala saudara dalam dialek lokal).
Loda wee maringgi pada wee malala berarti: bumi, tanah, air dan udara yang terberkati dan penduduknya hidup dengan aman dan damai. Inilah motto kesejahteraan untuk kabupaten SBD.
Tingkat elektrifikasi SBD tergolong rendah di Tanah Air, yaitu hanya 65 persen. Salah satu Upaya jangka pendek dan cepat mengurangi kegelapan itu adalah pemasangan 1.200 meteran listrik baru 450 Kilo Watt Peak (KWP) dari APBD2 senilai Rp.3,6 miliar dalam waktu dekat.
Rendahnya tingkat elektrifikasi di SBD disebabkan rendahnya sumber energi yang ada. Kebutuhan Listrik di SBD diperoleh PLN dan bantuan Pemerintah Pusat. Listrik PLN diperoleh dari satu PLTA di Lokomboro dengan kapasitas 1,1 MW dan satu di Umbu Wango (170 KW) serta satu PLTD di Kampung Belakang, Weetabula yang berkapasitas delapan MW.
Untuk penerangan pada masyarakat komunal di berbagai kecamatan di Kodi dan Wewewa, listrik diperoleh dari sebelas PLTS bantuan Pemerintah Pusat. Kapasitas sebelas PLTS itu adalah empat dengan masing-masing berdaya 30 KWP, tiga dengan masing-masing berdaya 35 KWP, dan masing masing satu PLTS berdaya 45, 50 dan 55 KWP. Listrik PLTS ini off grid (tidak terkoneksi dengan Listrik PLN).
Yakin Berhasil
Kepada KREDONEWS.com, Ratu Wula menyatakan yakin bahwa program elektrifikasi menyeluruh ini akan berhasil bahkan sebelum masa jabatannya. Pernyataan ini menjawab SWARAJOMBANG.COM, tentang kemungkinan programnya gagal mengingat ada program efisiensi dan rendahnya PAD SBD sebesar Rp 40 miliar atau hanya sekitar 3,4 persen dari total APBD SBD yang besarnya Rp1,2 triliun.
Wanita Sumba yang pertama kali menjadi anggota DPR RI ini mengatakan untuk meningkatkan PAD SBD Ia akan meningkatkan restribusi dan pajak.
Selain itu program ini sudah mendapat perhatian dari Gubernur NTT dan Kementerian ESDM. “Menteri ESDM, Bahlil Lahadahlia sudah memberikan perhatian khusus,” katanya menegaskan.
Perempuan pemerhati tenun dan penrajin Sumba ini juga menambahkan bahwa program efisiensi Presiden itu akan dijadikan sebagai chalange dengan terus belajar serta mengatur anggaran.
Hal lain yang membuat beberapa pihak tidak yakin program itu akan berhasil karena domisili Masyarakat SBD yang terpencar-pencar. Itu secara “ekonomis” tidak menguntungkan bagi PLN untuk membuka jaringan baru listrik.
Untuk mengatasi hal ini, bupati yang dinobatkan sebagai inspirator bagi Wanita Sumba itu mengatakan bahwa Ia akan meningkatkan kerja sama dengan PLN SBD dalam pengadaan jaringan di pedalaman. “Jadi, jaringan masuk karena memang ada pelanggannya”, katanya tanpa memberi rincian apakah jumlah pelanggan baru itu sesuai dengan batas minimal PLN.
Kepala PLN Sumba Barat Daya belum bisa dikonfirmasi tentang keterbatasan daya itu. Di sisi lain, Robert Irwanto MT, Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah IV, Sumba mengindikasikan bahwa kebutuhan listrik di SBD memang kurang mencukupi.
Menurutnya jumlah Listrik yang disalurkan pada pelanggan sebaiknya tidak lebih dari 80 persen kapasitas PLTD dan PLTA PLN Sumba Barat Daya. ”Kita memerlukan sekitar tujuh hingga delapan MW setiap hari, jumlah itu lebih dari 80 persen kapasitas tersedia,” katanya. **
