Penulis: Arief Hendro Soesatyo | Editor: Priyo Suwarno
JOMBANG, SWARAJOMBANG– Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2025 di Ruang Soero Adiningrat, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Rabu, 15 Oktober 2025.
Rapat yang dibuka oleh Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan penggunaan data tunggal untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan.
Dalam arahannya, Bupati Jombang Abah Warsubi, didampingi Wakil Bupati Gus Salmanudin, S.Ag., M.Pd. (Ketua TKPK), menyampaikan kabar baik bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Jombang pada tahun 2025 berada di angka 8,36%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,24% dibandingkan tahun 2024 (8,60%) dan berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur (9,50%) dan Nasional (8,47%).
Bupati mengarahkan agar angka kemiskinan dapat ditekan hingga 8,04% sampai 8,10% pada tahun 2026, serta menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada akhir tahun 2026, sejalan dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.
Untuk mencapai target tersebut, Bupati Jombang menetapkan tiga strategi utama yang wajib dilaksanakan:
- Penguatan Regulasi dan Pelaksanaan: Memperkuat implementasi program dengan regulasi yang memadai.
- Mewujudkan Data Tunggal: Menggunakan Data Tunggal Kemiskinan (by name, by address, by problem) yang terverifikasi dan tervalidasi sebagai satu-satunya data pensasaran program.
- Pendekatan Pentahelix: Meningkatkan fungsi kolaboratif antara Pemerintah Daerah dengan unsur non-pemerintah (Akademisi, Dunia Usaha/CSR, Masyarakat, dan Media) sebagai pendekatan Pentahelix.
Wakil Bupati Jombang, Gus Salmanudin, S.Ag., M.Pd., yang juga Ketua TKPK, memaparkan sejumlah faktor pendukung penurunan kemiskinan, antara lain tren positif inflasi, perbaikan kualitas tenaga kerja (TPT turun menjadi 3,75% di 2024), naiknya Nilai Tukar Petani (114,45 di Juli 2025), dan penyaluran Dana Desa serta Program Perlindungan Sosial.
Beberapa program unggulan Kabupaten Jombang yang sejalan dengan Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE) Tahun 2025 meliputi:
- Beasiswa Milenial: Mengurangi beban pengeluaran dengan alokasi Rp 1 Miliar untuk 30 siswa kurang mampu.
- Gerdu Mapan “Ayo Muleh Nggowo Gabah”: Meningkatkan pendapatan dan kemandirian pangan.
- Mandor Jalan: Penanganan kerusakan jalan ringan hingga sedang untuk mendukung pergerakan ekonomi.
- Insentif Guru Ngaji TPQ: Mengurangi beban pengeluaran, dengan insentif yang akan dinaikkan dari Rp 750.000 menjadi Rp 1.000.000 per guru ngaji pada tahun 2026.
Kepala Bappeda Kabupaten Jombang, Danang Praptoko, menyebut bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk merumuskan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RATPKD) 2026.
Kepada seluruh tim yang hadir, termasuk Kepala OPD pengampu program, Pimpinan Ormas, Akademisi, dan Media, diharapkan untuk memperkuat Prinsip 4K (Konsolidasi, Koordinasi, Kolaborasi Aktif, dan Komunikasi) guna menghasilkan program yang tepat sasaran, berdampak, dan akuntabel.
Acara dilanjutkan dengan pembedahan Profil Kemiskinan oleh Plt. Kepala BPS Jombang, Abdus Salam, S.ST ME, sebagai dasar konkret penyusunan RATPKD 2026, dilanjutkan dengan diskusi secara mendalam.
Salmanudin Wakil Bupati, selaku Ketua TKPK, menegaskan akan memimpin langsung tindak lanjut rapat koordinasi ini dengan mengadakan rapat lanjutan.
Rapat tersebut akan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk filantropi dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Tujuannya adalah agar masing-masing pihak menyepakati langkah konkret dan terukur untuk memberikan intervensi kepada 8,36% penduduk miskin Jombang, dengan mempertimbangkan karakteristik demografi dan sosiologi spesifik. **
