Penulis: Anwar Hudijono | Editor: Ipong D Cahyono
JAKARTA,SWARAJOMBANG.com — Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat secara daring bersama sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara untuk membahas penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur, di Kantor BNPB Jakarta, pada Selasa (12/11/2024).
Menko PMK Pratikno menerangkan, Presiden Prabowo meminta laporan terbaru terkait upaya tanggap darurat, kondisi pengungsian, dan pemulihan wilayah yang terdampak bencana.
“Bapak Presiden ingin memperoleh update tentang kondisi penanganan bencana erupsi di NTT, dan kami sudah melaporkan detail tentang penanganan tanggap darurat kondisi saat ini,” ujar Pratikno.
Selain fokus pada penanganan darurat, Menko PMK menjelaskan pemerintah juga akan menyiapkan langkah-langkah strategis pasca bencana, menyiapkan segala kebutuhan masyarakat terdampak agar dapat menjalani aktivitas seperti semula, termasuk dukungan Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar yang akan melakukan langkah pemulihan ekonomi masyarakat.
“Kami laporkan juga tentang penanganan pasca bencana, jadi walaupun bencana belum selesai, rehabilitasi dan rekonstruksi sudah disiapkan, termasuk bangunan perumahan, Pak Menko PM juga menyampaikan dukungannya terhadap pemulihan ekonomi masyarakat,” lanjut Pratikno.
Pratikno menuturkan, Presiden Prabowo dalam rapat menegaskan pentingnya koordinasi yang kompak antara kementerian dan lembaga untuk memastikan penanganan berjalan efektif. Presiden meminta agar para menteri dan pejabat tinggi turun langsung ke lapangan secara bergantian untuk memantau penanganan bencana.
“Pak Presiden berkali-kali menegaskan bahwa pemerintah pusat harus hadir menyelamatkan dan melayani warga sebaik-baiknya, dan juga segera melakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi masyarakat,” jelas Pratikno.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
