Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM— Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, resmi melantik empat Wakil Menteri baru di lingkungan Kabinet Merah Putih bertambah menjadi 112 orang.
Upacara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42/M Tahun 2026.
Empat Wamen Baru
- Marsekal TNI Yusuf Jauhari Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi
- Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan
- Dr. Alim Setiawan Slamet Wakil Menteri Pertanian
- M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Komandan BNPB Baru
Selain keempat Wakil Menteri tersebut, pada kesempatan yang sama Presiden juga melantik Letnan Jenderal Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pimpinan baru untuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Total Kabinet
Dengan penambahan empat Wakil Menteri baru ini, berikut gambaran lengkap struktur Kabinet Merah Putih:
Kementerian 49 kementerian
Wakil Menteri Terus bertambah seiring pelantikan bertahap
Pejabat setingkat menteri, utusan khusus, dan penasihat ± 112–160 pejabat inti secara keseluruhan
Dengan 49 kementerian, Kabinet Merah Putih kini memegang rekor sebagai kabinet dengan jumlah kementerian terbanyak sejak Era Reformasi, melampaui Kabinet Indonesia Maju dan kabinet-kabinet pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang masing-masing berjumlah 34 kementerian.
Secara sejarah, angka ini mendekati puncak kabinet pada masa Orde Baru yang berkisar 44 kementerian, namun masih jauh di bawah rekor sepanjang sejarah Indonesia yang dipegang Kabinet Dwikora II era Presiden Soekarno yang mencapai 132 kementerian.
Respon Ahli
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Agus Pramusinto:
“Pembagian tugas yang lebih spesifik memang berpotensi mempercepat penanganan isu strategis, namun yang terpenting adalah efektivitas koordinasi antar-lembaga. Semakin banyak pejabat, semakin dibutuhkan mekanisme kerja yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang,” ungkapnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Bhima Yudhistira:
“Pertanyaan mendasarnya adalah apakah penambahan pejabat ini diikuti efisiensi anggaran belanja negara. Kita berharap penambahan struktur tidak justru membebani APBN, melainkan sebanding dengan peningkatan kinerja yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya dalam keterangan pers terpisah.
Pengamat Politik Universitas Indonesia, Dr. Arif Setiawan:
“Penambahan wakil menteri secara bertahap ini juga perlu dilihat dari sisi keseimbangan politik koalisi. Namun ujian utamanya tetap satu: seberapa cepat kebijakan sampai ke masyarakat,” jelasnya.**
