Penulis: Agung Sedayu | Editor: Gandung Kardiyono
MOJOKERTO, SWARAJOMBANG.COM – Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar konsultasi publik pemindahan ibu kota pada Selasa (3/2) di Aston Mojokerto Hotel.
Acara dihadiri 175 peserta dari pejabat daerah, DPRD, Forkopimda, akademisi, dan masyarakat.
Forum ini membahas urgensi pemindahan ibu kota sesuai Permendagri No. 30/2012, dengan narasumber dari Kemendagri, Pemprov Jatim, dan ITS.
Kajian ITS merekomendasikan Kecamatan Mojosari sebagai lokasi calon ibu kota.
Sekda Teguh Gunarko menegaskan rencana ini sudah masuk dalam RPJPD 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029.
Ketua DPRD Ayni Zuroh menyebut momentum ini penting untuk menyatukan pandangan,
sementara Bupati Muhammad Albarraa menekankan pemindahan ibu kota sebagai langkah strategis menata wilayah, memperkuat ekonomi, dan pemerataan pembangunan.
Saat ini pusat pemerintahan Mojokerto masih berada di Kota Mojokerto, di luar wilayah administrasi kabupaten.
Pemindahan diharapkan menghadirkan ikon daerah, pusat ekonomi baru, serta pelayanan publik yang lebih merata.
Pemkab Mojokerto berharap dukungan masyarakat agar kebijakan ini mampu meningkatkan daya saing, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan warga.**
