Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM-Pemerintah memastikan ketersediaan daging sapi dan kerbau nasional dalam kondisi aman hingga periode Ramadan dan Idulfitri 2026.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, stok daging nasional saat ini cukup kuat, ditopang oleh produksi dalam negeri, stok awal tahun, serta pengaturan impor yang telah ditetapkan pemerintah.
Sejalan dengan pernyataannya tersebut, pemerintah telah menetapkan kuota impor daging ruminansia untuk tahun 2026 guna memenuhi kebutuhan konsumsi nasional yang mencapai 794,3 ribu ton per tahun.
Dalam kebijakan tersebut, impor sapi dan kerbau bakalan sepenuhnya dialokasikan kepada pelaku usaha swasta sebanyak 700 ribu ekor, yang setara dengan sekitar 189,7 ribu ton daging. Selain itu, swasta juga mendapat alokasi impor daging lembu sebesar 30 ribu ton.
“Ini dilakukan untuk rakyat Indonesia. Dengan begini, kami bisa intervensi. Negara harus hadir, termasuk daging, itu untuk intervensi pasar. Itu tujuannya,” kata Amran mengutip dari keterangan resminya, Jumat (23/1/2026).
Sementara itu, impor daging sapi dan kerbau yang dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN) diarahkan khusus untuk fungsi stabilisasi harga. Menurut Amran, langkah tersebut dilakukan agar negara memiliki instrumen intervensi ketika terjadi gejolak harga di pasar.
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Daging Sapi dan Kerbau per 6 Januari 2026, Bapanas mencatat stok awal tahun masih mencapai 41,7 ribu ton sebagai carry over dari 2025. Dengan tambahan produksi dalam negeri sekitar 421,2 ribu ton per tahun, pasokan dari pemotongan sapi bakalan sebesar 189,7 ribu ton, serta tambahan impor, total ketersediaan daging nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 949,7 ribu ton.
Selain itu, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam bentuk daging sapi dan kerbau juga dinilai masih memadai. Hingga 22 Januari 2026, stok CPP tercatat masing-masing sekitar 8 ribu ton untuk daging sapi dan 3 ribu ton untuk daging kerbau. Stok tersebut dikelola oleh BUMN pangan, dengan ID FOOD memiliki total 11 ribu ton daging sapi dan kerbau, serta Perum Bulog sebanyak 18 ton.
Pemerintah, lanjut Amran, terus memperkuat stok CPP melalui kerja sama dengan BUMN pangan serta menyalurkannya secara aktif melalui operasi pasar, termasuk program Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah.
Ia menegaskan, apabila terjadi lonjakan harga atau gangguan pasokan daging sapi dan kerbau, pemerintah akan segera turun tangan. Ia juga mengungkapkan adanya indikasi pelanggaran harga acuan di tingkat produsen dan memastikan aparat penegak hukum telah dilibatkan.
“Ingat, yang diimpor oleh BUMN, itu untuk rakyat. Bukan untuk konsumsi BUMN. Tapi untuk intervensi pasar. Kenapa? Kalau terjadi lonjakan harga, yang tanggung jawab siapa? Pemerintah. Karena kalau ada apa-apa, kita bisa intervensi,” tegasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pedagang daging sapi se-Jabodetabek melakukan aksi mogok dagang di seluruh pasar dan RPH pada Kamis (22/1/2026). Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes dan keprihatinan harga dan permintaan daging belakangan ini.
“Melalui surat ini kami memberitahukan bahwa seluruh anggota APDI Bandar sapi potong dan pedagang daging akan melakukan aksi mogok dagang sebagai salah satu bentuk protes dan keprihatinan,” kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (DPD APDI) DKI Jakarta Wahyu Purnama dalam surat pemberitahuan.
Wahyu menjelaskan aksi mogok dagang ini lantaran dengan harga sapi timbang hidup dari feedloter yang terlalu tinggi, begitu pula dengan harga karkas dari RPH yang merangkak naik.
Selain itu, dia menyebut hasil rapat pada 5 Januari 2026 dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dan instansi terkait tentang jaminan kestabilan harga sapi timbang hidup selama dua pekan dari pemerintah yang tidak terealisasi. ***
