Menu

Mode Gelap

News

Menhut Tegas: Dilarang Naik Gajah, Mengapa Kuda Boleh?

badge-check


					Menhut Tegas: Dilarang Naik Gajah, Mengapa Kuda Boleh? Perbesar

Penulis: Ganjar | Editor: Aditya Prayoga

SURABAYA, SWARAJOMBANG.COM-Pemerintah Indonesia resmi melarang aktivitas menunggangi gajah untuk wisata dan hiburan sejak akhir 2025.

Penegasan kembali disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Februari 2026. Lembaga konservasi yang tetap melanggar terancam dicabut izin operasionalnya setelah melalui tahapan peringatan.

Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Dirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2025 tertanggal 18 Desember 2025. Aturan berlaku nasional. Di Bali, BKSDA telah lebih dulu mengeluarkan peringatan sejak Januari 2026 hingga seluruh atraksi dihentikan.

Larangan diterapkan karena pertimbangan kesejahteraan satwa. Gajah Asia (Elephas maximus) merupakan spesies dilindungi dan berstatus rentan punah menurut IUCN.

Praktik tunggang dinilai memicu gangguan fisik seperti kerusakan tulang belakang serta tekanan psikologis akibat proses pelatihan dan pembatasan perilaku alaminya. Pemerintah menegaskan konservasi menjadi prioritas dibanding kepentingan komersial.

Sanksi diberikan bertahap kepada lembaga konservasi umum yang merawat gajah. Tahap pertama berupa Surat Peringatan I. Jika pelanggaran berlanjut, diterbitkan Surat Peringatan II.

Apabila tetap membandel, Surat Peringatan III dijatuhkan dengan konsekuensi pencabutan izin operasional permanen.

Pengawasan dilakukan Kementerian Kehutanan melalui BKSDA, dan masyarakat diminta aktif melapor bila menemukan pelanggaran.

Di tingkat global, sejumlah negara juga menerapkan pembatasan serupa. Inggris melarang promosi wisata tunggang gajah oleh agen perjalanan sejak 2019.

Kolombia memberlakukan larangan di kebun binatang dan fasilitas wisata sejak 2021. Nepal menghentikan praktik tersebut di Taman Nasional Chitwan pada 2020.

Sementara India dan Thailand belum memiliki larangan nasional penuh, namun mulai mendorong wisata tanpa eksploitasi satwa.

Indonesia disebut sebagai pelopor di Asia karena menerapkan larangan nasional penuh, langkah yang dinilai dapat mendorong perubahan kebijakan di negara lain.

Mengapa Kuda Boleh?

Perbedaan perlakuan antara gajah dan kuda terletak pada aspek biologis dan sejarah domestikasi. Kuda telah didomestikasi ribuan tahun dan memiliki struktur tulang belakang yang dirancang menahan beban dengan pelana yang tepat. Sebaliknya, tulang belakang gajah tidak dirancang untuk menopang beban manusia dalam jangka panjang.

Selain itu, gajah tetap dikategorikan satwa liar yang dilindungi, sementara kuda domestik tidak termasuk spesies terancam punah.

Namun, menunggang kuda liar juga tidak dibenarkan karena termasuk satwa liar yang harus dilindungi dari eksploitasi serta gangguan habitat dan pe

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Presiden Prabowo Tinjau KDMP Nglawak: Jual LPG Rp16.000, Migor Rp15.700/ L, Beras SPHP Rp10.000/ Kg

17 Mei 2026 - 15:43 WIB

Presiden Praboso langsung meninjau KDMP Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Sabtu 16 Mei 2026. Disitubharga LPG cuma Rp.16.000, migor Rp15.700/ l. Foto: ist

Pinter Ngaji Layanan NIB Gratis di Jombang, Mei: Pegang Izin untuk Kembangkan Usaha

17 Mei 2026 - 15:06 WIB

Dedi Mulyadi Bayar Denda Rp240 Juta dan Pulangkan 4 TKW yang Disekap di Libya

15 Mei 2026 - 14:06 WIB

Satu Pasien Meninggal, Evakuasi saat Kebakaran di Lantai V Pusat Layanan Jantung RSUD Dr. Soetomo

15 Mei 2026 - 10:22 WIB

HM Basuki Pejabat ‘Rahasia’ KDMP: Rekrutmen Ini adalah Titipan Pejabat Jombang

14 Mei 2026 - 18:19 WIB

Gus Ipul Mencopot Dua Pejabat Kemensos, Soal Lelang Sepatu Rp700.000/ Pasang

14 Mei 2026 - 09:24 WIB

Jombang Heboh File Rahasia Rekrutmen KDMP Bocor, Tertera Nama Pejabat yang Beri Rekomendasi

13 Mei 2026 - 14:31 WIB

Botok dan Teguh Kerahkan 3000 Orang Demo ke Polres Pati, Rabu 13 Mei 2026

12 Mei 2026 - 22:24 WIB

Guru dan 7 Siswa Lukaluka, Tertimpa Atap Ruang Kelas MIM Ambruk di Sragen

12 Mei 2026 - 17:52 WIB

Trending di Headline