Menu

Mode Gelap

Headline

Gus Ipul Mencopot Dua Pejabat Kemensos, Soal Lelang Sepatu Rp700.000/ Pasang

badge-check


					Gus Ipul Dicopot dari Jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.(ig@gus_ipul) Perbesar

Gus Ipul Dicopot dari Jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.(ig@gus_ipul)

Penulis: Yusran Hakim  |  Editor: Priyo Suwarno

JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM– Menteri Sosial, Saifulah Yusuf, Rabu, 13 Mei 2026, memberikan respon terhadap isu   informasi anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat (SR) ditetapkan sebesar Rp700.000 per pasang .

Total anggaran mencapai Rp27,5 miliar untuk 39.345 pasang sepatu . Publik mempertanyakan selisih yang sangat jauh dibanding harga pasar: sepatu sejenis dijual hanya Rp170.000–Rp300.000 per pasang .

Klarifikasi awal Mensos Saifullah Yusuf, bahwa Rp700.000 adalah pagu maksimal anggaran, bukan harga beli akhir. Harga realisasi lapangan rata-rata Rp640.000 per pasang.

Harga sudah termasuk paket lengkap: sepatu PDL, PDH, olahraga, kaos kaki, dan aksesori pendukung

Ia menegaskan foto sepatu yang viral adalah bantuan Gubernur Jatim, bukan bagian pengadaan Kemensos.

Tindakan

Saifullah Yusuf (Gus Ipul) secara resmi juga memutuskan menonaktifkan sementara dua pejabat kunci pada Rabu, 13 Mei 2026 :

1. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang & Jasa — selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Kepala Subbagian Perlengkapan & Barang Milik Negara

“Langkah ini saya ambil semata-mata demi kelancaran pendalaman investigasi, menjaga objektivitas, dan menghindari campur tangan dalam proses pemeriksaan. Sudah bukan zamannya lagi korupsi, mark-up harga, atau main mata dengan uang rakyat. Jika terbukti ada penyimpangan, hukum dan sanksi terberat akan saya jatuhkan tanpa pandang bulu.” Kata Menteri.

Pembentukan tim khusus, dipimpin Wamen Sosial Agus Jabo Priyono & Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono

Koordinasi lintas lembaga: Bekerja sama dengan KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk audit tuntas.

Tugasnya mengevaluasi anggaran. Memerintahkan Sekjen Kemensos merasionalisasi seluruh anggaran pengadaan 2026.

Mengatur sistem: Memperketat pengawasan, transparansi, dan kompetensi tim pengadaan ke depannya.

“Semua dokumen, bukti transaksi, dan spesifikasi barang dibuka sepenuhnya. Jika salah, diserahkan ke penegak hukum; jika bersih, nama baik mereka dikembalikan”. **

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Bahan Kimia Obat Ditemukan pada 12 Obat Bahan Alami

1 Juli 2026 - 20:10 WIB

Menelisik Akar Terorisme (30): Pasukan Celana Pendek dalam Kerusuhan Suci

1 Juli 2026 - 19:04 WIB

Eddy Triono: APBN Utang Rp600 Triliun, Pemerintah Kenakan Pajak Jaminan Hari Tua

1 Juli 2026 - 18:44 WIB

Mochtar Riyadi Bangga kepada Anaknya: James Hibahkan Lahan ke Negara Senilai Ro1,2 Triliun

1 Juli 2026 - 14:31 WIB

Polisi Mojokerto Ringkus 2 Tersangka ‘Uang Balen’, Korban Rugi Rp22 Juta

1 Juli 2026 - 14:06 WIB

Penggeledahan Rumah Ketum PP Yapto S, KPK Sita 11 Mobil Mewah dan Uang Rp56 Miliar

1 Juli 2026 - 12:53 WIB

Putusan MK: Pensiun Swasta Dibayar Seketika Berkala atau Gabungan, Belum Direspon Pemerintah

1 Juli 2026 - 10:29 WIB

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Gugur, MK Tolak Judicial Review UU Pilkada

1 Juli 2026 - 00:10 WIB

Hasil Screening Dinkes: 12 Pria dan 10 Wanita Calon Pengantin di Sidoarjo Positif HIV

30 Juni 2026 - 22:32 WIB

Trending di Nasional