Menu

Mode Gelap

Headline

Gus Ipul Mencopot Dua Pejabat Kemensos, Soal Lelang Sepatu Rp700.000/ Pasang

badge-check


					Gus Ipul Dicopot dari Jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.(ig@gus_ipul) Perbesar

Gus Ipul Dicopot dari Jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.(ig@gus_ipul)

Penulis: Yusran Hakim  |  Editor: Priyo Suwarno

KREDONEWS.COM, JAKARTA– Menteri Sosial, Saifulah Yusuf, Rabu, 13 Mei 2026, memberikan respon terhadap isu   informasi anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat (SR) ditetapkan sebesar Rp700.000 per pasang .

Total anggaran mencapai Rp27,5 miliar untuk 39.345 pasang sepatu . Publik mempertanyakan selisih yang sangat jauh dibanding harga pasar: sepatu sejenis dijual hanya Rp170.000–Rp300.000 per pasang .

Klarifikasi awal Mensos Saifullah Yusuf, bahwa Rp700.000 adalah pagu maksimal anggaran, bukan harga beli akhir. Harga realisasi lapangan rata-rata Rp640.000 per pasang.

Harga sudah termasuk paket lengkap: sepatu PDL, PDH, olahraga, kaos kaki, dan aksesori pendukung

Ia menegaskan foto sepatu yang viral adalah bantuan Gubernur Jatim, bukan bagian pengadaan Kemensos.

Tindakan

Saifullah Yusuf (Gus Ipul) secara resmi juga memutuskan menonaktifkan sementara dua pejabat kunci pada Rabu, 13 Mei 2026 :

1. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang & Jasa — selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Kepala Subbagian Perlengkapan & Barang Milik Negara

“Langkah ini saya ambil semata-mata demi kelancaran pendalaman investigasi, menjaga objektivitas, dan menghindari campur tangan dalam proses pemeriksaan. Sudah bukan zamannya lagi korupsi, mark-up harga, atau main mata dengan uang rakyat. Jika terbukti ada penyimpangan, hukum dan sanksi terberat akan saya jatuhkan tanpa pandang bulu.” Kata Menteri.

Pembentukan tim khusus, dipimpin Wamen Sosial Agus Jabo Priyono & Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono

Koordinasi lintas lembaga: Bekerja sama dengan KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk audit tuntas.

Tugasnya mengevaluasi anggaran. Memerintahkan Sekjen Kemensos merasionalisasi seluruh anggaran pengadaan 2026.

Mengatur sistem: Memperketat pengawasan, transparansi, dan kompetensi tim pengadaan ke depannya.

“Semua dokumen, bukti transaksi, dan spesifikasi barang dibuka sepenuhnya. Jika salah, diserahkan ke penegak hukum; jika bersih, nama baik mereka dikembalikan”. **

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Urus NIB Gratis Program Pinter Ngaji Saat CFD depan Pemkab Jombang 17 Mei 2026

13 Mei 2026 - 23:01 WIB

Nadiem: Melampaui Akal Sehat, Saat Dituntut Hukumam 18,5 Tahun Uang Pengganti Rp5,6 Triliun

13 Mei 2026 - 21:43 WIB

Mendag Pastikan Stok Minyakita Aman Meski Harga Naik

13 Mei 2026 - 18:53 WIB

ESDM Tegaskan CNG 3 Kg Hanya Alternatif, Bukan Pengganti LPG

13 Mei 2026 - 18:35 WIB

Program MBG Fokus pada Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita

13 Mei 2026 - 18:22 WIB

Massa AMPB Desak Kapolres Pati Dicopot, Jumat Datang Lagi Bawa Alat Dapur

13 Mei 2026 - 17:02 WIB

Orang Berjaket Lempar Bom Molotov, Toko Grosir Snack di Diwek Jombang Terbakar Hebat

13 Mei 2026 - 15:35 WIB

Jombang Heboh File Rahasia Rekrutmen KDMP Bocor, Tertera Nama Pejabat yang Beri Rekomendasi

13 Mei 2026 - 14:31 WIB

Menelisik Sejarah Terorisme (6): Kisah Orang Tua dari Gunung

12 Mei 2026 - 23:29 WIB

Trending di Headline