Menu ✖

Mode Gelap

Headline

Gus Ipul Mencopot Dua Pejabat Kemensos, Soal Lelang Sepatu Rp700.000/ Pasang

badge-check


					Gus Ipul Dicopot dari Jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.(ig@gus_ipul) Perbesar

Gus Ipul Dicopot dari Jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.(ig@gus_ipul)

Penulis: Yusran Hakim  |  Editor: Priyo Suwarno

JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM– Menteri Sosial, Saifulah Yusuf, Rabu, 13 Mei 2026, memberikan respon terhadap isu   informasi anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat (SR) ditetapkan sebesar Rp700.000 per pasang .

Total anggaran mencapai Rp27,5 miliar untuk 39.345 pasang sepatu . Publik mempertanyakan selisih yang sangat jauh dibanding harga pasar: sepatu sejenis dijual hanya Rp170.000–Rp300.000 per pasang .

Klarifikasi awal Mensos Saifullah Yusuf, bahwa Rp700.000 adalah pagu maksimal anggaran, bukan harga beli akhir. Harga realisasi lapangan rata-rata Rp640.000 per pasang.

Harga sudah termasuk paket lengkap: sepatu PDL, PDH, olahraga, kaos kaki, dan aksesori pendukung

Ia menegaskan foto sepatu yang viral adalah bantuan Gubernur Jatim, bukan bagian pengadaan Kemensos.

Tindakan

Saifullah Yusuf (Gus Ipul) secara resmi juga memutuskan menonaktifkan sementara dua pejabat kunci pada Rabu, 13 Mei 2026 :

1. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang & Jasa — selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Kepala Subbagian Perlengkapan & Barang Milik Negara

“Langkah ini saya ambil semata-mata demi kelancaran pendalaman investigasi, menjaga objektivitas, dan menghindari campur tangan dalam proses pemeriksaan. Sudah bukan zamannya lagi korupsi, mark-up harga, atau main mata dengan uang rakyat. Jika terbukti ada penyimpangan, hukum dan sanksi terberat akan saya jatuhkan tanpa pandang bulu.” Kata Menteri.

Pembentukan tim khusus, dipimpin Wamen Sosial Agus Jabo Priyono & Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono

Koordinasi lintas lembaga: Bekerja sama dengan KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk audit tuntas.

Tugasnya mengevaluasi anggaran. Memerintahkan Sekjen Kemensos merasionalisasi seluruh anggaran pengadaan 2026.

Mengatur sistem: Memperketat pengawasan, transparansi, dan kompetensi tim pengadaan ke depannya.

“Semua dokumen, bukti transaksi, dan spesifikasi barang dibuka sepenuhnya. Jika salah, diserahkan ke penegak hukum; jika bersih, nama baik mereka dikembalikan”. **

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Disuntik Mati Dua Kali, Tubuh Christa Pike Menolak Mati

2 Oktober 2026 - 20:26 WIB

BPS: Tingkat Hunian Hotel di Malang Turun 5,34 Poin

2 Oktober 2026 - 19:48 WIB

Menelisik Akar Terorisme (64): Sejarah Gelap Phil Sang Kanibal

2 Oktober 2026 - 18:15 WIB

Kebakaran Timpa Ponpes Al Hikmah Diwek, Diduga Konsleting Kerugian Rp200 Juta

2 Oktober 2026 - 16:57 WIB

RI Jadi Negara No. 2 di Dunia Penipuan Daring, Mr Bert: Data Pribadi Menteri Meutya Hafid Dijual Rp2.000 di Telegram

2 Oktober 2026 - 13:03 WIB

Tradisi Pedang Pora Iringi Pisah Sambut Kapolres Jombang

2 Oktober 2026 - 11:50 WIB

Blokade Jl. Jagir Wonokromo Bubar, Pertamina dan GSJT Bertemu BPH Migas 5 Oktober 2026

2 Oktober 2026 - 11:05 WIB

Gus Ipul Layangkan Somasi ke Gus Lilur, Isinya Minta Dibuktikan Tuduhan Aliran Rp480 M ke Muktamar NU

2 Oktober 2026 - 09:17 WIB

Jadi Tumbal Lapas Cibinong, Dirjenpas Mashudi Mengundurkan Diri

1 Oktober 2026 - 21:24 WIB

Trending di Nasional