Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiowijaya
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM-Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan pemerintah perlu memberikan kompensasi kepada pemilik dapur MBG yang telah berinvestasi karena pembangunan dapur tersebut dilakukan atas persetujuan pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pemerintah harus memberikan kompensasi, ganti rugi kepada mereka yang mungkin sudah berinvestasi membangun dapur. Kenapa? Mereka sudah membangun dapur atas persetujuan dari pemerintah, atas persetujuan dari BGN,” kata Charles kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Dia menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan anggaran. Menurutnya, pemerintah perlu menempatkan keselamatan dan keamanan pangan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan keberlanjutan sistem dapur MBG.
“Yang paling utama adalah keselamatan dan keamanan pangan,” tegas Charles. Honoris
Risiko Keracunan
Charles juga menegaskan perubahan sistem MBG tidak hanya berkaitan dengan efisiensi anggaran, tetapi juga keselamatan dan keamanan pangan.
Dia menyebut kasus keracunan dalam program MBG telah mencapai lebih dari 45.000 kasus. Menurutnya, meskipun secara statistik persentasenya terlihat kecil, jumlah tersebut tetap besar karena menyangkut kesehatan anak-anak.
“Kalau memang akhirnya terbukti masih terus terjadi kasus keracunan, walaupun kalau dihitung dalam statistik dianggap kecil, tetapi angka 45 ribu itu tetap menjadi angka yang sangat besar ketika berbicara nyawa dan kesehatan anak-anak kita,” tuturnya.
Charles mengatakan berdasarkan diskusi dengan ahli gizi dan keamanan pangan, makanan yang dibiarkan pada suhu ruang lebih dari empat jam memiliki risiko kontaminasi yang semakin tinggi.
Dia menilai persoalan tersebut menjadi salah satu kelemahan model dapur terpusat, terutama ketika makanan harus didistribusikan ke sejumlah sekolah sebelum dikonsumsi.
“Kalaupun makanan diproduksi di dapur yang proper tetapi harus tetap menunggu lebih dari empat jam sebelum dikonsumsi oleh anak-anak, maka ya tetap terjadi adanya risiko kasus keracunan,” katanya.
Menurut Charles, perbaikan terhadap dapur yang sudah beroperasi maupun pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tidak akan cukup apabila pola distribusi, pengadaan, dan penyajian makanan tetap menggunakan sistem yang sama.
Dapur Dikembalikan ke Sekolah
Charles mendorong agar pelaksanaan MBG diubah menjadi model dapur sekolah dengan melibatkan kantin sekolah dan orang tua murid.
“Jangan lagi menggunakan dapur yang sentralistis tetapi kembalikanlah ke sekolah, berdayakan kantin sekolah, orang tua murid juga akan bisa mau terlibat,” ujarnya.
Charles mengatakan perubahan konsep MBG, termasuk wacana pengembalian dapur ke sekolah, harus mempertimbangkan nasib pihak yang telah berinvestasi membangun dapur untuk mendukung program tersebut.
“Saat ini sudah ada 27.800 dapur yang beroperasi. Di luar itu ada 13 ribuan dapur yang sedang menunggu untuk bisa masuk ke dalam ekosistem MBG ini. Jadi total mungkin ada 40 ribuan dapur,” ungkapnya.
Menurutnya, apabila konsep dapur MBG dinilai tidak lagi berkelanjutan dan pemerintah memutuskan untuk mengubah sistemnya, maka dapur yang tidak digunakan sebaiknya tidak dipaksakan untuk tetap beroperasi.
“Kalau menurut saya ya di-cut loss saja. Kalau sesuatu yang tidak sustainable ya masa harus tetap kita pertahankan?” ujarnya.
Dia menilai keterlibatan orang tua dapat menjadi salah satu mekanisme pengawasan terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada anak.
“Saya yakin tidak ada orang tua yang mau menyajikan makanan yang tidak baik untuk anak-anaknya. Bahkan saya punya keyakinan orang tua murid mungkin bisa urunan nambahin supaya yang diberikan kepada anak-anak dalam kondisi yang baik, gizinya bagus dan makanannya juga lezat,” katanya.
Charles juga menyoroti potensi penyimpangan dalam pengadaan dan penyaluran makanan di tingkat dapur SPPG. Dia mencontohkan makanan yang seharusnya diberikan senilai Rp10.000, tetapi hanya diberikan dengan nilai Rp8.000.
“Korupsi itu kan tidak hanya terjadi di BGN saja, bukan dalam hal pengadaan barang dan jasa saja, tetapi dapur-dapur SPPG juga ternyata ada yang melakukan korupsi dengan tidak memberikan kepada anak-anak haknya,” katanya.
Dia menambahkan, “Yang seharusnya sepuluh ribu mungkin hanya diberikan makanan sebesar delapan ribu, belum lagi under-invoicing dan lain sebagainya,”pungkasnya.****
