Penulis: Sri Muryanto. | Editor: Priyo Suwarno
PADANG, SWARAJOMBANG.COM— Sebuah putusan pengadilan yang unik dan memicu perbincangan luas di masyarakat lahir dari Pengadilan Negeri Padang pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Yogi Gilang Arya Setia, pemuda asal Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dinyatakan terbukti bersalah secara hukum atas tudutan penyelenggaraan jasa layanan internet tanpa izin resmi.
Akan tetapi, Majelis Hakim yang dipimpin Fitrizal Yanto memberikan putusan Pemaafan Hakim, sehingga ia tidak dijatuhi hukuman pidana apa pun.
Putusan ini berbeda dari putusan pengadilan pada umumnya, bahkan melahirkan yurisprudensi baru.
Majelis hakim menyatakan bahwa secara yuridis formal, perbuatan terdakwa memang memenuhi unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang Telekomunikasi.
Namun di sisi lain, hakim mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan sosial yang jauh lebih besar.
Pahlawan Internet
Kehadiran layanan internet yang dikelola Yogi justru menjadi penolong utama bagi warga di daerah yang selama ini sulit terjangkau sinyal — daerah yang masuk dalam kategori terluar, terbelakang, dan tertinggal.
Tidak ada kerugian materi yang ditimbulkan, tidak ada laporan masyarakat yang merasa dirugikan, justru sebaliknya: pelajar, instansi pemerintah, BUMN, hingga kepolisian setempat memanfaatkan layanan tersebut untuk menjalankan aktivitas harian mereka.
Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut Yogi dengan pidana penjara selama tiga bulan. Namun majelis hakim memandang bahwa menjatuhkan pidana justru tidak akan memberikan solusi bagi masyarakat Sikakap yang masih membutuhkan akses internet.
Putusan Pemaafan Hakim ini menjadi jalan tengah yang langka namun sangat bermakna: mengakui ketidaklengkapan perizinan yang terjadi, sekaligus menghargai niat baik dan dampak positif yang telah dirasakan banyak pihak.
Kehilangan Perangkat
Meski terbebas dari hukuman pidana, Yogi tetap kehilangan perangkat usahanya.
Majelis hakim menetapkan perangkat Starlink beserta voucer internet yang disita sebagai barang bukti untuk dirampas dan dimusnahkan, guna mencegah penggunaan tanpa izin yang berulang.
Keputusan ini menjadi catatan penting: kebermanfaatan tidak dapat sepenuhnya meniadakan kewajiban hukum, namun hukum juga tidak boleh menutup mata terhadap realitas di lapangan.
Hingga saat ini, baik pihak Jaksa Penuntut Umum maupun pihak Yogi dan kuasa hukumnya belum menetapkan langkah hukum selanjutnya.
Keduanya masih mengambil waktu untuk mempelajari putusan secara mendalam sebelum memutuskan apakah akan menerima putusan ini atau menempuh upaya hukum banding.
Kasus ini telah membuka ruang diskusi nasional yang penting: bagaimana negara memandang inisiatif warga yang berniat baik namun terhambat oleh belum tersedianya layanan negara di daerah terjauh.
Diperlukan terobosan kebijakan agar ke depan, niat baik seperti yang dilakukan Yogi tidak harus berakhir di ruang sidang, melainkan dapat dibimbing menuju jalur hukum yang memadai tanpa mematikan semangat gotong royong masyarakat.
Kronologi
Awal Pemasangan (2024): Yogi membeli perangkat internet satelit Starlink untuk kebutuhan pribadi di wisma keluarganya di Desa Sikakap.
Karena wilayah tersebut mengalami krisis sinyal, warga sekitar mulai menumpang menggunakan koneksi tersebut — dari pelajar yang mengerjakan tugas, instansi pemerintah, BUMN, hingga kepolisian setempat.
Perluasan dan Pendirian Usaha (2025): Meningkatnya kebutuhan mendorong Yogi mendirikan PT Mentawai Network Provider dan menyediakan layanan berbayar bernama “Sikakap Online” dengan sistem voucer terjangkau. Ia telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) per 2 Oktober 2025, namun belum lengkap izin operasional khusus di bidang telekomunikasi.
Proses Hukum: Aparat menilai layanan tersebut melanggar UU Telekomunikasi. Yogi ditetapkan sebagai tersangka, sempat ditahan, dan kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Padang. Jaksa menuntut pidana penjara 3 bulan.
Putusan Sidang (15 Oktober 2026): Majelis hakim menyatakan terbukti bersalah namun menjatuhkan Pemaafan Hakim — tanpa pidana penjara.
Barang bukti tetap dirampas dan dimusnahkan. Kedua belah pihak masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.**
