Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM- Komjen (Pol) Dharma Pongrekun pada Jumat, 23 Mei 2025, melakukan aksi menolak uji coba vaksin tuberkulosis (TBC) yang disponsori oleh Bill Gates di depan Gedung DPR RI.
Namun, kemudian Dharma lebih memilih pendekatan dialog dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada hari yang sama.
Dalam pertemuan tersebut, Dharma menyampaikan permintaan agar warga Jakarta diberikan hak untuk menolak vaksin, termasuk vaksin TBC yang sedang direncanakan uji coba di Indonesia oleh Gates Foundation. Ia menekankan pentingnya hak asasi berupa “our body our choice” dan menolak pemaksaan vaksinasi.
Dharma juga mengakui bahwa vaksin tersebut pada dasarnya bertujuan untuk kebaikan bersama masyarakat dan keselamatan jiwa, meskipun ia mengingatkan agar masyarakat tetap mengandalkan Tuhan dan tidak sepenuhnya bergantung pada vaksin.
Uji coba vaksin TBC M72/AS01E-4 yang didanai oleh Bill Gates ini telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia dan termasuk dalam uji klinis fase 3 yang melibatkan beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, yang memiliki kasus TBC cukup tinggi di dunia.
Singkatnya, Komjen Dharma Pongrekun menolak pemaksaan vaksin TBC Bill Gates dan memperjuangkan hak warga untuk menolak vaksin tersebut, dengan aksi yang lebih banyak berupa pertemuan dan dialog di Balai Kota, bukan hanya demo di depan DPR RI.
Komjen (Pol) Dharma Pongrekun menolak vaksin TBC yang disponsori oleh Bill Gates terutama karena ia memperjuangkan hak asasi warga untuk memiliki “hak tolak” terhadap pemaksaan vaksinasi apapun, termasuk vaksin TBC tersebut. Ia menegaskan bahwa ini adalah masalah hak asasi manusia dengan prinsip “our body our choice” atau tubuh kami, pilihan kami.
Dharma juga menyampaikan kekhawatiran masyarakat terkait potensi efek samping vaksin yang mungkin baru dirasakan di masa depan dan kekhawatiran Indonesia dijadikan kelinci percobaan dalam uji klinis vaksin tersebut. Ia meminta agar warga Jakarta diberikan kebebasan untuk menolak vaksin tanpa paksaan, dan lebih mengandalkan keselamatan jiwa serta keyakinan kepada Tuhan daripada sepenuhnya bergantung pada vaksin.
Singkatnya, alasan utama penolakan Dharma adalah menuntut kebebasan memilih dan menolak vaksinasi secara sukarela tanpa adanya pemaksaan, serta kekhawatiran terhadap risiko jangka panjang dari vaksin yang masih dalam tahap uji klinis.
Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyampaikan penolakannya terhadap uji coba vaksin TBC yang dikembangkan oleh Bill Gates dalam program wawancara “One on One” di SindoNews pada Jumat, 16 Mei 2025.
Dalam wawancara tersebut, ia mengungkapkan keheranannya mengapa Indonesia dipilih sebagai lokasi uji klinis fase tiga vaksin TBC dan menyatakan kekhawatiran bahwa masyarakat Indonesia dijadikan “kelinci percobaan” dalam uji coba tersebut.
Selain itu, Siti Fadilah juga menilai bahwa strategi terbaik untuk menurunkan angka TBC di Indonesia bukanlah melalui vaksinasi, melainkan dengan eradikasi atau pemberantasan penyakit secara menyeluruh melalui pengobatan dan perbaikan lingkungan pasien.
Jadi, pernyataan penolakan Siti Fadilah terhadap vaksin TBC Bill Gates disampaikan secara terbuka di program wawancara televisi pada pertengahan Mei 2025, tepatnya tanggal 16 Mei 2025, yang disiarkan oleh SindoNews.
Pramono Anung
Dalam pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota pada Jumat, 23 Mei 2025, Komjen (Pol) Dharma Pongrekun menyampaikan pesan agar warga Jakarta diberikan kembali hak untuk menolak vaksinasi, termasuk vaksin TBC yang sedang direncanakan uji coba di Indonesia.
Dharma menegaskan pentingnya hak asasi manusia dalam hal ini, dengan prinsip “our body our choice” atau tubuh kami, pilihan kami. Ia meminta agar tidak ada pemaksaan vaksinasi terhadap warga, karena hal ini menyangkut keselamatan jiwa dan hak asasi manusia.
Dharma enggan secara tegas menyebutkan vaksin TBC dalam pertemuan tersebut, namun wartawan mengaitkan pembicaraan itu dengan uji klinis vaksin TBC yang disponsori oleh Bill Gates di Indonesia, dan Dharma tidak membantahnya. Ia menekankan bahwa yang paling penting adalah keselamatan jiwa warga dan mengingatkan agar masyarakat tetap berpegang pada Tuhan serta tidak sepenuhnya mengandalkan vaksin.
Pramono Anung menyambut baik masukan Dharma tersebut sebagai upaya untuk kebaikan bersama dan keberlangsungan hidup masyarakat Jakarta. Dharma juga menegaskan agar jangan sampai rakyat dikorbankan atau dipaksa menerima vaksinasi tanpa hak tolak.
Singkatnya, isi pembicaraan Dharma dengan Pramono adalah permintaan agar warga Jakarta diberikan hak untuk menolak vaksinasi secara sukarela tanpa paksaan, sebagai bagian dari hak asasi manusia dan demi keselamatan jiwa warga. **
