Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM-Upaya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kualitas lingkungan mendapat penguatan, setelah Bupati Warsubi menghadiri pengarahan strategis Program Adipura yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta. Program tersebut menargetkan pengelolaan sampah nasional 100 persen pada tahun 2025.
Dalam forum yang dihadiri pemangku kepentingan dari berbagai daerah, KLHK memperkenalkan sistem penilaian Adipura terbaru yang menitikberatkan pada keberlanjutan lingkungan serta tanggung jawab moral pemerintah daerah.
Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa Adipura kini tidak lagi sekadar kompetisi kebersihan. “Ini alat kendali dan pengingat agar praktik buruk seperti open dumping dihentikan. Masih ada 343 TPA yang belum sesuai ketentuan lingkungan,” tegasnya.
Merujuk pada data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di Indonesia pada 2023 tercatat mencapai 56,63 juta ton. Namun, hanya 39,01 persen atau sekitar 22,09 juta ton yang berhasil dikelola secara baik. Selebihnya dibuang sembarangan atau dibakar.
Menanggapi tantangan tersebut, Bupati Jombang Warsubi menyatakan kesiapan daerahnya untuk menjadi bagian dari solusi nasional dalam pengelolaan sampah.
“Jombang siap menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat. Adipura bukan sekadar trofi, tapi simbol kota yang bertanggung jawab,” ujarnya, Selasa (5/8/2025).
Menurut Warsubi, edukasi kepada masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah menjadi kunci utama. Pemkab Jombang disebut telah memperkuat peran bank sampah, membangun Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), dan mengembangkan teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF).
“Kami tidak ingin sekadar nominasi. Jombang harus jadi kabupaten percontohan. Ini soal moralitas dan tanggung jawab antargenerasi,” tegasnya.***
