Penulis: Arief H. Soesatyo | Editor: Proyo Suwarno
JOMBANG, SWARAJOMBANG.COM — Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang menuntut hukuman 12 tahun penjara terhadap seorang oknum guru honorer berinisial DPR (24 tahun).
Ia didakwa melakukan kekerasan seksual dan pencabulan berulang kali terhadap siswa laki-laki di sekolah tempatnya mengajar.
Tuntutan pidana dibacakan dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jombang, Senin, 13 Juli 2026.
Dalam surat tuntutan yang disampaikan Jaksa Yoga Adhyatma, terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 473 ayat (4) juncto Pasal 618 KUHP Nasional.
“Kami memohon majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun kepada terdakwa.”
“Fakta persidangan menunjukkan perbuatan yang dilakukan terencana, berulang, dan sangat merugikan perkembangan psikologis anak di bawah umur,” tegas jaksa.
Perkara bermula akhir tahun 2025 saat orang tua korban melaporkan dugaan pencabulan ke kepolisian.
Hasil penyidikan mengungkap modus yang sangat terencana: terdakwa membuat akun media sosial palsu dengan identitas perempuan, menjalin komunikasi intens dengan korban, lalu meminta pertukaran konten asusila.
Setelah memiliki bukti rekaman, ia mengancam akan menyebarkan konten tersebut jika korban menuruti keinginannya.
Perbuatan cabul terjadi berulang kali sejak korban duduk di kelas satu SMP, seringkali dilakukan di kediaman terdakwa dengan alasan bantuan tugas sekolah. Tersangka sempat berbelit saat diperiksa, namun akhirnya mengakui perbuatannya.
Pihak berwenang juga menemukan barang bukti berupa perangkat elektronik berisi rekaman dan percakapan yang memperkuat dakwaan.
Hal yang memberatkan adalah posisi terdakwa sebagai guru yang seharusnya menjadi pelindung teladan bagi murid, justru memanfaatkan kepercayaan untuk melancarkan kejahatan.
Tuntutan 12 tahun penjara diminta agar memberikan efek jera dan menjaga marwah dunia pendidikan.
Jadwal sidang selanjutnya ditetapkan pada Senin pekan depan dengan agenda pembacaan pembelaan atau pleidoi dari penasihat hukum terdakwa.
Pemerintah daerah dan pihak sekolah menyatakan akan memberikan pendampingan psikologis penuh kepada korban dan keluarga hingga proses hukum selesai.**
