Penulis: Agung Sedayu | Editor: Gandung Kardiyono
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM – Di tengah duka dalam bencana korban banjir bandang di Aceh, ada kontroversi ketidaksanggupan sejumlah kepala daerahnya dalam mengatasi dampak musibah tersebut.
Sebelumnya dikabarkan, terdapat 3 bupati yang tidak sanggup menangani bencana yang melanda wilayahnya.
Mereka adalah Haili Yoga, Bupati Aceh Tengah, Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan, dan Sibral Malasyi sebagai Bupati Pidie Jaya.
Hal itu ditanggapi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto yang menganggap wajar ketidaksanggupan 3 bupati di Aceh itu.
“Kalau kemudian kepala daerah itu menyatakan tidak sanggup, itu kan kemudian ada datanya,” kata Bima di Jakarta, pada Minggu, 7 Desember 2025.
“Berapa kebutuhan untuk membangun infrastruktur, berapa juga untuk memulihkan rumah warga, akses, dan lain-lain,” sambungnya.
“TNI Polri all out di lapangan. Kami melihat posko-posko bencana itu aktif sekali di sana. Jadi sistem ini sudah bekerja,” lanjutnya.
“Sudah bergerak semua. Jadi kita insya Allah mampu untuk mengatasi ini dengan bersama-sama,” sambungnya.
Di lain pihak, sebelumnya terdapat perbedaan pendapat yang disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem dengan Mendagri, Tito Karnavian terkait kontroversi ini.
Gubernur Mualem Buka Pintu Undur Diri
Dalam kesempatan berbeda, Mualem menyebut bupati atau kepala daerah yang cengeng dan tidak mampu menangani bencana banjir lebih baik mengundurkan diri.
“Kalau ada bupati yang cengeng dan menyerah menghadapi musibah ini, silakan mengundurkan diri atau turun dari jabatan,” tegas Mualem kepada awak media di Aceh Timur, pada Jumat, 5 Desember 2025.
“Kita ganti dengan yang lain, yang siap bekerja untuk rakyat,” imbuhnya.
Banjir yang melanda Aceh sebagai tsunami jilid kedua, karena dampak dan luas wilayah terdampaknya lebih parah dari peristiwa tsunami pada 2004.
“Kalau tsunami 2004, air hanya datang sekitar 2 jam,” terang Mualem.
“Akan tetapi, bencana banjir kali ini, air menggenangi rumah warga sampai lima hari lebih. Ini penderitaan luar biasa bagi rakyat Aceh,” tambahnya.
Mendagri Tito justru menekankan kemandirian pemerintah daerah (pemda) dalam menangani bencana di daerah harus memperhatikan skala bencana tersebut.
“Jangan berpikir bahwa semua bencana pasti harus kepala daerahnya mandiri,” ungkap Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta.
“Enggak begitu, ada skala-skalanya. Level bencana itu ada skala-skalanya,” sebutnya.
Di sisi lain, Tito memaklumi apabila kepala daerah tersebut menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani bencana tersebut. **
