Penulis: Anwar Hudijono | Editor: Hadi S Purwanto
GROBOGAN, SWARAJOMBANG.com – Gubernur Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tampak runtang-runtung di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah Selasa (23/5/2023).
Keduanya hadir dalam acara tausiyah kebangsaan bertema “Sosialisasi Bangga Kencana dan Gerakan Semesta Mencegah Stunting dan kemiskinan ekstrem” yang disampaikan Muhadjir.
Momen mereka runtang-runtung itu sempat memantik bisik-bisik bahwa ada kaitan dengan Pilpres 2024. Ganjar menjadi calon Presiden dari PDIP. Sementara Muhadjir disebut-sebut cocok mendampingi Ganjar sebagai calon Wakil Presiden.
Yang pertama kali menyebut Muhadjir cocok berpasangan dengan Ganjar adalah Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin. Dia menilai, Muhadjir memiliki karakter yang kuat. Memiliki pengalaman dan kredibilitas tinggi di pemerintahan, khususnya bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial.
Senada dengan Ujang adalah guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UA) Surabaya Prof Hotman M Siahaan. Menurut dia, Muhadjir, selain memiliki kepribadian yang kuat, juga memiliki modal massa yaitu umat Muhammadiyah yang jumlahnya sangat besar. Dia juga dinilai dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati.
Adapun pakar politik dari Universitas Brawijaya (UB) Malang Dr Abdul Aziz SR di Malang mengatakan, Muhadjir layak jadi Cawapres alternatif untuk siapapun Capresnya. Apalagi Muhadjir selain memang punya mutu diri secara intelektual dan kepribadian, juga memiliki pengalaman manajerial di pemerintahan.
“Sebagai tokoh dan intelektual yang dekat ke label Muslim (Muhammadiyah), Muhadjir tentu memiliki dan membawa gerbong yang penuh penumpang,” tegasnya.
Dalam tausiyah kebangsaan itu Muhadjir mengatakan, gerakan semesta diperlukan untuk mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem yang masih dihadapi dalam pembangunan SDM Indonesia.
“Pemerintah saat ini sedang memprioritaskan dua hal. Pertama, penurunan angka stunting. Kedua, penghapusan kemiskin ekstrem yang ditargetkan tidak ada lagi miskin ekstrem atau 0 persen. Stuntingnya harus dicapai 14 persen pada tahun 2024,” tegasnya.
Dia menjelaskan, gerakan semesta merupakan gerakan yang melibatkan semua unsur, mulai dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur tenaga kesehatan, unsur Polri dan TNI, organisasi kemasyarakatan, dan juga warga masyarakat.
Pemerintah Pusat dan Daerah yang melakukan berbagai macam intervensi seperti skema bantuan sosial, intervensi pencegahan stunting sejak dini termasuk bantuan untuk penambahan gizi.
Kemudian, unsur pemerintah tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa diharapkan melakukan pendataan dan intervensi bantuan sosial melalui anggaran yang ada, penanganan penambahan gizi dan pemantauan pada warganya yang rentan miskin ekstrem dan stunting.
Dari pihak tenaga kesehatan, aparat TNI dan Polri, menurut Muhadjir, bisa melakukan pemantauan pada warga rentan stunting, memberikan intervensi spesifik dan juga menyediakan layanan kesehatan pada mereka yang rentan stunting.
Dari unsur organisasi kemasyarakatan dan warga masayarakat, katanya, bisa bergotong royong membantu dalam hal penanganan intervensi bantuan sosial, ataupun intervensi pemenuhan gizi dan pemantauan yang bisa dipadankan dengan program yang ada di organisasi.
“Itu harus menjadi sistem yang disebut gerakan semesta. Jadi bukan lagi sekedar gerakan, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Live Long Learning,” ucapnya.
Seperti di Kabupaten Grobogan, Menko PMK mengapresiasi program Bapak dan Bunda Asuh Stunting yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan yang melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparat TNI dan Polri, serta organisasi kemasyarakatan PKK, Muhammadiyah dan Aisyiah.
“Ibu-ibu PKK dan Aisyiah sudah bersinergi untuk mendukung program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
