Penulis: Ganjar | Editor: Aditya Prayoga
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya (Purn) Agus Supriatna menyampaikan pandangannya soal proyek Kereta Cepat Whoosh.
Menurutnya sejak awal bermasalah karena melibatkan aset negara. Pandangan itu ia sampaikan dalam kanal YouTube Anak Bangsa pada 16 Oktober 2025.
Menurut Agus, proyek tersebut seharusnya dibiayai penuh secara bisnis tanpa melibatkan dana APBN. Ia menegaskan, “Bisnis itu bisnis, kok mau pakai tanah negara. Stasiun Halim itu aset negara, tanahnya milik TNI AU. Selama saya jadi Kepala Staf, tidak akan pernah saya setuju kalau itu dipakai.”
Agus mengungkapkan bahwa penolakannya sudah disampaikan sejak awal karena Halim adalah wilayah strategis yang berfungsi untuk pengamanan ibu kota.
Ia menilai keputusan menjadikan Halim sebagai stasiun kereta cepat justru menyalahi logika strategis pertahanan negara. Menurutnya, lokasi yang lebih tepat adalah Bekasi Timur atau Manggarai yang sudah terhubung dengan jalur KRL.
KA Cepat Shinkansen, MRT, LRT dan di Seluruh Dunia Merugi, Mengapa Mereka Tetap Dibangun
Ia juga mempertanyakan mengapa penggunaan tanah milik negara tidak diimbangi dengan kompensasi yang pantas. “Biarpun bagaimana, gak bisa pakai tanah negara untuk proyek bisnis. Kecuali kalau benar-benar bermanfaat besar untuk rakyat,” ujarnya.
Agus menilai proyek ini sejak awal berorientasi pada keuntungan, bukan kepentingan publik. Ia menyinggung kerugian yang terus bertambah dan potensi beban keuangan negara.
“Manfaatnya apa sekarang? Tambah utang kan? Terus rugi, lalu dibayar APBN. Loh, APBN itu uang rakyat,” katanya.
Ia juga menyinggung pengalaman saat menjabat KSAU, ketika beberapa pekerja asing asal Tiongkok membawa peralatan ke Halim tanpa izin.
Agus mengatakan ia langsung menahan mereka serta menyita perlengkapan tersebut karena belum ada izin resmi. Menurutnya, peristiwa itu menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan terhadap proyek strategis nasional.
Agus memuji sikap Menteri Keuangan baru, Purbaya, yang menolak penggunaan APBN untuk menutup kerugian proyek tersebut. Ia berharap sikap itu dapat diteruskan dengan pengawasan yang tegas.
“Saya setuju sekali dengan Pak Purbaya. Harusnya dari dulu DPR ada yang bicara seperti ini,” tuturnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa proyek seperti Kereta Cepat harus dijalankan secara profesional tanpa mengorbankan aset negara maupun uang rakyat.****
