Bupati Jombang Mundjidah Wahab: Regsosek untuk Mewujudkan Satu Data indonesia

Penulis: CR1 |Editor: Muhammad Tauhid

JOMBANG, SWARAJOMBANG.com – Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab mengatakan, Rakorda Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kabupaten Jombang Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen bersama untuk mendorong efektifitas dan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah guna terwujudnya Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.

“Regsosek merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan Satu Data Indonesia yang membantu Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia,”kata Bupati Mundjidah pada Rakorda Regsosek, Selasa (20/9/2022).

Mundjidah mengajak seluruh stakeholder dan elemen masyarakat untuk memberikan dukungan dan kepada para petugas yang nanti akan turun ke lapangan melaksanakan Regsosek.

Kepala BPS Kabupaten Jombang, Endang Sulastri mengatakan Rakorda Regsosek ini bertujuan untuk memperoleh dukungan dari jajaran Pemerintah Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jombang dalam menyebarluaskan tahapan kegiatan pendataan kondisi sosial ekonomi penduduk dari demografi, perumahan, data keadaan disabilitas, kepemilikan aset hingga informasi geospasial melalui koordinasi serta dukungan pelaksanaannya.

“Dalam pelaksanaannya variabel-variabel tersebut akan dikumpulkan petugas menggunakan moda paper and pencil Interviewing atau PAPI pada 15 Oktober hingga 14 November 2022, serta dilengkapi dengan geotagging dan foto,” kata Endang.

Pendataan awal Regsosek ini, tambahnya, terdiri dari beberapa tahapan yang pada pelaksanaanya akan dilakukan pada tahun 2022 dan 2023. Beberapa tahapan ditahun 2022 seperti koordinasi dan konsolidasi teknis serta penyiapan basis data dan kebutuhan teknis sudah kita lakukan.

“Adapun proses pengolahan data, forum konsultasi publik, dan penyerahan data akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang,” tuturnya.

Endang mengatakan, luasnya cakupan serta pemanfaatan hasil pendataan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

“Mari kita kawal pendataan ini dengan baik agar basis data yang kita miliki mencerminkan kondisi riil di masyarakat sehingga program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial akan tepat sasaran,” ujar Endang.