Menu

Mode Gelap

Nasional

BPS Bantah Sensus Ekonomi Dipakai untuk Mengejar Wajib Pajak

badge-check


					Petugas sensus Perbesar

Petugas sensus

Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya

JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM-Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan sensus ekonomi tidak untuk mengejar pajak kepada pelaku usaha rumahan. Sensus ekonomi diketahui tengah berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Sonny mengatakan, sensus ekonomi juga dilakukan untuk mendata para pelaku usaha rumahan. Namun ia menekankan, sensus tidak dilakukan untuk urusan perpajakan.

“Karena sekarang aktivitas ekonomi itu batasnya antara bangunan fisik dan rumah itu semakin nggak jelas kan. Orang bisa beraktivitas. Bukannya kita mau ngejar-ngejar urusan pajak, bukan, ini kan urusan statistik,” ungkap Sonny dalam acara detikPagi, Senin (20/7/2026).

Sonny menegaskan, sensus yang tengah dilakukan BPS dilakukan untuk mendata aktivitas ekonomi yang dilakukan di rumah-rumah. BPS menargetkan dua responden, yakni pelaku usaha rumahan yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan keluarga.

“Populasi yang kita kejar, yang pertama adalah para pelaku usaha, memang mereka biasanya punya Nomor Induk Berusaha (NIB), punya bangunan fisik yang jelas, dan yang satunya adalah keluarga, jadi kita datangi keluarga-keluarga untuk mendata ekonomi yang ada di dalam keluarga,” jelasnya.

Sonny menjelaskan, sensus ekonomi yang dilakukan BPS sendiri dilakukan dalam 10 tahun sekali. Rentang waktu sensus harus dilakukan dalam periode tertentu untuk melihat perubahan secara lengkap struktur ekonomi nasional, termasuk sektor dengan kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja tertinggi.

BPS melibatkan setidaknya 251 ribu petugas sensus ekonomi berdasarkan wilayah kerja statistik. Ratusan ribu petugas ini akan melakukan sensus secara door-to-door untuk 95,3 juta keluarga.

“Petugas itu kan wilayah kerjanya harus jelas, makanya kita itu sebelum sensus persiapannya itu dua tahun sendiri,” terangnya.

Sonny menambahkan, membangun negara harus menggunakan data yang lengkap. BPS memastikan data yang dihimpunnya aman dari peretasan, mengingat lembaga negara tersebut biasa melakukan 95 survei dengan konsensus sebanyak 6,3 juta dalam setahun.

“Bayangkan 6,3 juta itu biasa disurvei setiap tahun dengan pertanyaan yang lebih detail dan nggak pernah bocor, nggak ada masalah. Jadi mohon dukungan, karena gini belajar dari pengalaman sensus di banyak negara, keberhasilan sensus itu bukan karena dia mengerahkan orang begitu banyak, bukan karena dia menggunakan teknologi yang begitu maju, keberhasilan sensus itu kalau partisipasi masyarakatnya itu penuh. Titik. Berikan jawaban yang jujur,” pungkasnya.***

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Presiden Prabowo Pekikan 3 Kali: Free Palestine, Mau Heboh Terserah! Di Acara 100 Tahun Pondok Modern Gontor

19 September 2026 - 16:19 WIB

Izin Operasional PT Anissa Ahmada Dibekukan,1.900 Jamaan Tuntut Pengembalian Ongkos Haji Total Rp 56 Miliar

19 September 2026 - 15:29 WIB

Saksi Faisyal Assegap Ancam Datangkan Massa ke PN Tipikor, Sidang Gratifikasi Dirjen Djaka Budi

19 September 2026 - 14:45 WIB

SAR Hentikan Operasi Pencarian 5 Jurnalis dan 3 Kru yang Hilang Saat Liputan Erupsi G. Anak Krakatau

19 September 2026 - 12:39 WIB

Heboh, Hellyana Selesai 4 Bulan Jalani Hukuman Langsung Duduk Kembali Jabatan Wagub Babel

19 September 2026 - 11:22 WIB

Akses Penyeberangan Pelabuhan Jangkar-Celukan Bawang Segera Dibuka

18 September 2026 - 20:45 WIB

28 Kepsek SDN di Banyuasin Terkena OTT Polisi Palembang, Sita Rp30,99 Juta.

18 September 2026 - 18:29 WIB

Telantarkan 200 Jamaah Umrah, Kemenhaj Bekukan Izin PT Annisa Ahmada Jombang

18 September 2026 - 06:54 WIB

Tutup dan digembok, kantor PT Annisa Ahmada, pasca Kemenhaj membekukan izin operasional, Kamis 17 September 2026. Foto: instagram@jombanginformasi

Palang Pintu Terbuka di Jember, KA Ijen Ekspres Hantam Fortuner Terseret 750 M Pengemudi Tewas

17 September 2026 - 21:09 WIB

Trending di Nasional