Menu

Mode Gelap

Nasional

BPS Bantah Sensus Ekonomi Dipakai untuk Mengejar Wajib Pajak

badge-check


					Petugas sensus Perbesar

Petugas sensus

Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya

JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM-Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan sensus ekonomi tidak untuk mengejar pajak kepada pelaku usaha rumahan. Sensus ekonomi diketahui tengah berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Sonny mengatakan, sensus ekonomi juga dilakukan untuk mendata para pelaku usaha rumahan. Namun ia menekankan, sensus tidak dilakukan untuk urusan perpajakan.

“Karena sekarang aktivitas ekonomi itu batasnya antara bangunan fisik dan rumah itu semakin nggak jelas kan. Orang bisa beraktivitas. Bukannya kita mau ngejar-ngejar urusan pajak, bukan, ini kan urusan statistik,” ungkap Sonny dalam acara detikPagi, Senin (20/7/2026).

Sonny menegaskan, sensus yang tengah dilakukan BPS dilakukan untuk mendata aktivitas ekonomi yang dilakukan di rumah-rumah. BPS menargetkan dua responden, yakni pelaku usaha rumahan yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan keluarga.

“Populasi yang kita kejar, yang pertama adalah para pelaku usaha, memang mereka biasanya punya Nomor Induk Berusaha (NIB), punya bangunan fisik yang jelas, dan yang satunya adalah keluarga, jadi kita datangi keluarga-keluarga untuk mendata ekonomi yang ada di dalam keluarga,” jelasnya.

Sonny menjelaskan, sensus ekonomi yang dilakukan BPS sendiri dilakukan dalam 10 tahun sekali. Rentang waktu sensus harus dilakukan dalam periode tertentu untuk melihat perubahan secara lengkap struktur ekonomi nasional, termasuk sektor dengan kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja tertinggi.

BPS melibatkan setidaknya 251 ribu petugas sensus ekonomi berdasarkan wilayah kerja statistik. Ratusan ribu petugas ini akan melakukan sensus secara door-to-door untuk 95,3 juta keluarga.

“Petugas itu kan wilayah kerjanya harus jelas, makanya kita itu sebelum sensus persiapannya itu dua tahun sendiri,” terangnya.

Sonny menambahkan, membangun negara harus menggunakan data yang lengkap. BPS memastikan data yang dihimpunnya aman dari peretasan, mengingat lembaga negara tersebut biasa melakukan 95 survei dengan konsensus sebanyak 6,3 juta dalam setahun.

“Bayangkan 6,3 juta itu biasa disurvei setiap tahun dengan pertanyaan yang lebih detail dan nggak pernah bocor, nggak ada masalah. Jadi mohon dukungan, karena gini belajar dari pengalaman sensus di banyak negara, keberhasilan sensus itu bukan karena dia mengerahkan orang begitu banyak, bukan karena dia menggunakan teknologi yang begitu maju, keberhasilan sensus itu kalau partisipasi masyarakatnya itu penuh. Titik. Berikan jawaban yang jujur,” pungkasnya.***

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Satu Orang Tewas Dua Lainnnya Tetimbun 6 Rumah Rusak, Pasca Ledakan Besar di Polonia Medan

21 Juli 2026 - 09:31 WIB

Presiden Prabowo Umumkan RI Punya Bank Emas Simpan 153 Ton Senilai Rp231 Triliun

21 Juli 2026 - 07:58 WIB

Hotman Paris Dikepung Lima Masalah Besar Pasca Jadi Pengacara Febrie Adriansyah

21 Juli 2026 - 07:38 WIB

Polisi Sampang Ringkus 17 dari 27 Tersangka Pelaku Perundungam Seksual, Korban Diancam Dibunuh

20 Juli 2026 - 23:16 WIB

Menelisik Akar Terorisme (37): Seni dan Sastra Awal Teror

20 Juli 2026 - 20:41 WIB

Habiburrokhman: UU Perampasan Aset Bisa Jadi Penyalahgunaan Kekuasaan

20 Juli 2026 - 20:20 WIB

Diduga dari Susu Kemasan, 19 Siwa SDN Sendangrejo Blora Keracunan Dirawat di Puskesmas Ngawen

20 Juli 2026 - 19:56 WIB

BPBD Jatim Salurkan 1 Juta Liter Air Bersih ke Wilayah Terdampak Kekeringan

20 Juli 2026 - 19:21 WIB

Dari Squid Game ke Piala Dunia: Jung Ho-yeon Bawa Trofi Final FIFA 2026

20 Juli 2026 - 18:46 WIB

Trending di Nasional