Penulis: Sanny | Editor: Priyo Suwarno
GRESIK, SWARAJOMBANG.COM – Menindaklanjuti kasus dugaan SK ASN Bodong, Kepala BKPSDM Pemkab Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, resmi melaporkan dugaan penipuan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Polres Gresik pada Jumat (10/4/2026), membongkar praktik gelap janji “lolos tanpa tes” yang kian meresahkan.
Agung, didampingi Kabag Hukum Mohammad Rum Pramudya, mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Gresik dengan bukti konkret: enam lembar SK pengangkatan PNS dan PPPK serta Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) yang diduga dipalsukan secara cermat.
Pemalsuan ini mencakup nama fiktif, tanda tangan Agung yang dicatut, isi dokumen hingga kualitas kertas yang menyerupai asli.
Korban utama? Sembilan warga Gresik yang sudah mengenakan seragam PNS dan “berangkat kerja” berdasarkan surat haram tersebut—meski Pemkab Gresik menegaskan tak ada rekrutmen CPNS 2026, dan semua proses resmi hanya lewat sistem nasional terintegrasi.
Praktik ini beroperasi seperti sindikat terorganisir: pelaku mematok tarif Rp70-150 juta per orang untuk “jaminan lolos” tanpa tes resmi.
Hingga kini, enam korban membawa dokumen palsu langsung ke BKPSDM, sementara tiga lainnya melapor secara lisan. Pertanyaannya: berapa korban lain yang masih bungkam, dan sejauh mana jaringan pelaku meresap?
Respons Aparat
Kanit Tipiter Satreskrim Polres Gresik, Ipda Komang Andhika Prabu, mengonfirmasi laporan masih dalam tahap lidik (penyelidikan awal).
“Kami fokus pada dugaan pemalsuan surat. Korban lain diminta segera lapor agar penanganan lebih cepat dan menyeluruh,” tegasnya.
Agung menyerahkan seluruh proses pengungkapan ke penyidik, dengan nada tegas: “Sementara yang dilaporkan dokumennya. Nanti kita serahkan ke penyidik Polres.”
Tak tinggal diam, Inspektorat Pemkab Gresik di bawah Achmad Hadi telah membentuk tim khusus. “Sudah dua hari kami periksa internal terkait dugaan jual beli SK palsu.
Hasil klarifikasi segera kami konfirmasi,” ujar Achmad Hadi. Langkah ini krusial untuk membersihkan nama baik instansi dan mencegah kebocoran lebih luas. **
