Penulis: Syaifudin | Editor: Priyo Suwarno
PAMEKASAN, SWARAJOMBANG.COM– Massa mahasiswa Pamekasan bakar rombong PKL, saat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD, Jumat, 31 Januari 2025.
Mahrus Sholeh, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pamekasan, menyatakan bahwa mahasiswa kecewa terhadap pemerintah daerah yang tidak memperhatikan nasib para pedagang kaki lima (PKL) yang akan direlokasi ke Food Colony.
Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap regulasi yang mengatur keberadaan PKL dan mengungkapkan bahwa banyak PKL merasa terpinggirkan oleh kebijakan pemda.
Demonstrasi di depan Gedung DPRD Pamekasan berlangsung dengan melibatkan ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Pedagang Kaki Lima (PKL).
Aksi ini dipicu oleh kekecewaan terhadap penataan PKL yang dinilai tidak adil dan tuntutan untuk evaluasi regulasi yang mengatur keberadaan mereka.
Para demonstran mengungkapkan aspirasi mereka kepada anggota DPRD, menuntut perhatian lebih terhadap masalah penataan PKL yang dianggap merugikan. Mereka meminta agar pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk memperbaiki situasi ini.
“Aksi ini kami lakukan untuk menyampaikan aspirasi. Namun, sangat disayangkan tidak ada satupun pejabat yang hadir menemui kami. Jika tuntutan kami tetap diabaikan, kami akan menggelar aksi yang lebih besar,” tegasnya.
Adapun tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini meliputi:
- DPRD Pamekasan diminta lebih tegas dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya terkait nasib PKL.
- Penjabat (PJ) Bupati Pamekasan diharapkan memberikan langkah solutif terhadap masalah Food Colony, yang menjadi persoalan tahunan tanpa solusi jelas.
- Satpol PP diminta untuk tidak bersikap tebang pilih dalam menertibkan PKL, agar semua pedagang mendapatkan perlakuan yang sama.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja (Diskop UMKM dan Naker) Pamekasan Muttaqin.merespon adanya aksi unjuk rasa BEM mahasiswa dan PKL itu.
Dia menegaskan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan penataan Food Colony dan berjanji untuk memperbaiki fasilitas di lokasi yang telah ditetapkan, sambil mengutamakan tempat yang sudah dihuni oleh para pedagang kaki lima (PKL)
“Kami akan memperbaiki fasilitas di lokasi yang sudah ditetapkan, tetapi tetap mengutamakan tempat yang sudah dihuni oleh para PKL. Penertiban akan dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak besar,” katanya, seperti diwartakan situs karimatafm.net.**
.
