Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.CON— Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufni Dasco Ahmaf namanya kerap disebut-sebut sebagai salah satu kandidat terkuat calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Namun di tengah sorotan tersebut, isu lama kembali mengemuka di media sosial: dugaan keterlibatannya dalam jaringan bisnis judi daring di luar negeri. Menanggapi hal ini, Dasco menyampaikan klarifikasi resmi secara tegas Rabu, 18 November 2026.
Akar Polemik
Polemik ini bermula ketika kreator konten sekaligus aktivis pendidikan asal Serang, Banten, Tito Tri Kadafi yang dikenal dengan akun media sosialnya @tokads, mengangkat kembali pembahasan terkait dugaan keterkaitan Dasco dengan bisnis kasino dan judi daring di Kamboja.
Tak lama kemudian, Tito melaporkan dirinya menjadi sasaran — data pribadinya tersebar di ruang publik atau yang dikenal sebagai doxing, dan ia menerima serangkaian ancaman teror dari nomor-nomor tak dikenal.
Kejadian ini memicu gelombang tudingan baru yang mengaitkan intimidasi tersebut dengan nama Dasco.
Isu ini kian meluas beriringan dengan kian menguatnya pembahasan publik mengenai nama Dasco sebagai kandidat potensial calon wakil presiden.
Narasi yang beredar di media sosial pun berkembang — tak hanya menyebut Kamboja, tetapi juga Vietnam sebagai lokasi operasi bisnis judi yang diduga terkait.
Penjelasan
Dalam pernyataan resminya, Dasco memulai dengan menegaskan perbedaan penting antara pemberitaan media yang kredibel dengan tuduhan yang berkembang di ruang maya.
“Laporan investigasi Majalah Tempo edisi April 2025 yang selama ini dijadikan rujukan utama, tidak pernah secara eksplisit menyebut nama saya terlibat dalam praktik judi daring. Karena itulah saya tidak melaporkan media tersebut ke Dewan Pers maupun jalur pidana, sebab saya bukan objek utama pemberitaan itu,” jelas Dasco.
Namun, berbeda dengan pemberitaan media, unggahan di media sosial justru secara terang-terangan menafsirkan dan menyimpulkan keterlibatan dirinya. Inilah yang membedakan pendekatan yang akan diambilnya ke depan.
“Terhadap pihak-pihak yang secara langsung menuduh saya terlibat jaringan judi online di media sosial, saya sedang berdiskusi dengan tim kuasa hukum untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan,” tegasnya.
Mengenai tuduhan keterlibatan dalam kasus penyebaran data pribadi dan intimidasi terhadap pegiat media sosial, Dasco menolak keras tuduhan tersebut.
“Saya sama sekali tidak terlibat dalam doxing maupun teror kepada siapa pun. Saya menghormati kebebasan setiap orang untuk berpendapat. Justru karena itulah saya meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas siapa pelaku di balik intimidasi tersebut, agar tidak ada pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan politik tertentu,” ujar Dasco.
Terkait namanya yang tercantum dalam riwayat perusahaan Golden Oasis di Kamboja, Dasco memberikan penjelasan kontekstual:
“Pada tahun 2012, perusahaan yang saya pimpin menangani proyek konstruksi pembangunan gedung hotel di Kamboja. Setelah proyek selesai, kami tidak lagi memiliki hubungan apa pun dengan lokasi maupun kegiatan di sana.” Kata Dasco dalam memberikan keterangan itu.
“Tidak ada keterlibatan saya dalam bisnis judi daring maupun kasino, baik di Kamboja maupun negara lain termasuk Vietnam.”
Klarifikasi
Klarifikasi ini muncul di saat yang sangat dinamis secara politik. Nama Dasco disebut-sebut sebagai salah satu nama terkuat yang masuk dalam pertimbangan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada pemilihan presiden mendatang.
Munculnya kembali isu lama ini di tengah pemanasan politik, tak pelak memunculkan pertanyaan publik: apakah ini sekadar kebetulan, atau ada pihak yang memanfaatkan narasi untuk menggerus elektabilitas nama yang sedang naik?
Sampai saat ini, belum ada bukti yang secara langsung menghubungkan Dasco dengan bisnis judi daring di Vietnam maupun Kamboja.
Sementara itu, kasus dugaan intimidasi dan doxing terhadap Tito Tri Kadafi masih dalam proses penelusuran pihak kepolisian.
Dasco menegaskan, ia terbuka terhadap pemeriksaan dan verifikasi fakta apa pun, namun membedakan dengan tegas antara kritik yang membangun di ruang publik dengan tuduhan yang tidak berdasar yang disebarkan secara masif di media sosial.
Di tengah kebisingan informasi, masyarakat pun diharapkan cerdas memilah fakta dari narasi yang sengaja dibangun untuk kepentingan tertentu.**

























