Penulis: Arief H. Soesatyo | Editor: Priyo Suwarno
JOMBANG, SWARAJOMBANG.COM— Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., menghadiri langsung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang Rabu, 11 November 2026.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, dan dihadiri jajaran Forkopimda serta kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Jombang.
Sidang ini menjadi momentum penting kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah tahun depan.
Tiga agenda strategis menjadi fokus utama dalam sidang tersebut:
* Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027
* Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027,
* Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Evaluasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang.
Respon Bupati
Dalam penyampaiannya, Bupati Warsubi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan seluruh anggota dewan.
“APBD Tahun Anggaran 2027 ini disusun untuk membiayai operasional pemerintahan, memenuhi belanja wajib, serta menjalankan delapan program prioritas pembangunan daerah.”
“Sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang membawa dampak positif nyata bagi masyarakat Jombang,” ujar Warsubi.
Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menegaskan bahwa persetujuan APBD bukan sekadar prosedur rutin tahunan.”
“Kami mengingatkan tiga hal penting: memperkuat kemandirian fiskal daerah agar tidak terus bergantung pada dana pusat, pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa, serta kehati-hatian dalam menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) karena bukan pendapatan rutin,” tegasnya.
Agenda
Pada agenda kedua, Propemperda Tahun 2027 resmi ditetapkan, mencakup sejumlah rancangan peraturan daerah prioritas, termasuk revisi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
Agenda ketiga yang tak kalah penting, Pansus Evaluasi Tata Ruang Wilayah resmi dibentuk untuk mendalami penyusunan pedoman pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan.
“Pembentukan Pansus ini merupakan komitmen kami agar tata ruang Jombang disusun secara cermat, melindungi lahan pertanian, dan menjawab kebutuhan perkembangan daerah secara berkelanjutan,” tambah Hadi Atmaji.
Rapat paripurna berjalan lancar dan konstruktif. Ketiga keputusan yang ditetapkan diharapkan dapat menjamin efektivitas dan efisiensi anggaran, sekaligus mewujudkan penataan ruang Kabupaten Jombang yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan.**
