Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM — Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Letjen TNI (Purn) Aries Marsudiyanto, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar seluruh fakta, dalam kasus dugaan penyadapan terhadap dirinya dibuka secara transparan kepada publik. Tidak ada yang ditutup-tutupi .
Aries menyampaikan pesan langsung dari Presiden Prabowo: “Enggak ada masalah. Pak Presiden sudah sampaikan, buka semuanya. Yang benar itu benar, yang salah itu salah.”
Komitmen ini disampaikan karena dugaan penyadapan terhadap kepala negara dianggap bukan kejahatan biasa, melainkan persoalan serius yang menyangkut keamanan dan kewibawaan institusi negara .
Tindakan Makar
Aries menegaskan bahwa penyadapan terhadap Presiden memiliki dimensi yang sangat berat.
“Di dunia mana pun, yang namanya penyadapan terhadap pemimpin negara, tujuannya pasti makar, penggulingan pemerintahan,” ujarnya, pertanyaan iNews.com, Rabu 11 November 2026,
Menurutnya, ini adalah bentuk pengkhianatan tidak hanya kepada pribadi Presiden, tetapi terhadap negara dan institusi secara keseluruhan .
Penilaian ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut kasus ini memiliki indikasi tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan 193 KUHP .
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menegaskan tindakan tersebut mengarah pada perbuatan yang membahayakan keselamatan pimpinan negara dan kepentingan negara .
Tanpa Pandang Bulu
Aries menekankan bahwa pengusutan tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka saat ini.
Penyelidikan harus menelusuri siapa yang memerintahkan, mendanai, hingga siapa yang menerima manfaat dari informasi hasil penyadapan tersebut.
Bahkan ia tidak menutup kemungkinan perkara ini bisa berkembang lebih luas. Ketika ditanya apakah jumlah tersangka bisa bertambah banyak, Aries menjawab: “Bisa jadi.”
Ia membandingkan dengan penanganan percobaan kudeta di Turki tahun 2016 yang melibatkan ribuan orang.
Meski Presiden memerintahkan membuka semuanya, Aries juga mengingatkan bahwa materi hasil penyadapan tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Hal senada juga disampaikan Menko Yusril Ihza Mahendra, yang menyerahkan keputusan mengenai kapan dan bagaimana hasil penyadapan dapat disampaikan kepada publik kepada penyidik yang menangani perkara tersebut .
Saat ini kasus dugaan penyadapan ilegal telah menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat.
Pengusutan masih berlangsung dan masyarakat dijamin akan mendapatkan informasi yang utuh, jujur, dan transparan sesuai arahan Presiden.**
