Penulis: Yusran Hakim. | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM — Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Trend Asia merilis hasil penelusuran dokumen pengadaan yang menunjukkan adanya belanja besar-besaran perangkat teknologi pengawasan dan intelijen di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia selama kurun waktu lebih dari satu dekade.
Selama periode 2013 hingga 2026, total nilai kontrak yang tercatat mencapai Rp35,9 triliun melalui 376 paket pengadaan yang teridentifikasi.
Temuan Utama ICW
Penelusuran tersebut mengungkapkan bahwa belanja tersebut tidak hanya berupa satu jenis barang, melainkan mencakup berbagai kategori perangkat teknologi. Di antaranya:
- sistem intersepsi dan pemantauan komunikasi seluler,
- peralatan pemantauan radio,
- sistem manajemen intersepsi,
- perangkat pelacakan lokasi,
- alat forensik digital,
- perangkat yang memungkinkan pemeriksaan data dari perangkat elektronik tanpa interaksi langsung dengan perangkat sasaran.
Dalam rincian yang disampaikan, ICW juga menyoroti ada beberapa paket pengadaan bernilai sangat tinggi untuk perangkat tertentu.
Salah satunya adalah perangkat sistem intersepsi yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah per unit, dengan satu paket tercatat sekitar Rp39 miliar, sementara paket sejenis lainnya berkisar di angka Rp35 miliar.
Harga ini dinilai sangat tinggi jika dibandingkan dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen, sehingga memunculkan pertanyaan ICW mengenai kelayakan harga dan transparansi proses pengadaannya.
Belum Ada Respon
Sampai saat ini, Polri belum pernah secara resmi mengumumkan rincian anggaran maupun jenis perangkat teknologi pengawasan yang telah dibelanjakan kepada publik.
Angka Rp35,9 triliun ini merupakan hasil penelusuran mandiri ICW dari dokumen-dokumen yang dapat diakses secara terbuka, dan kemungkinan belum mencakup seluruh proses pengadaan yang sifatnya tertutup atau tidak dipublikasikan.
Hingga hari ini, pihak Polri juga belum memberikan tanggapan resmi, baik membenarkan maupun membantah angka yang dirilis ICW.
Ketidakjelasan ini mendorong berbagai spekulasi di masyarakat, mulai dari pertanyaan tentang efektivitas penggunaan anggaran tersebut hingga kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan perangkat pengawasan terhadap warga sipil.
ICW sendiri menegaskan bahwa masih ada sejumlah hal yang belum mendapatkan kejelasan. Antara lain: dasar hukum penggunaan perangkat sadap tersebut, pengawasan independen terhadap operasionalnya, serta mekanisme perlindungan data pribadi warga yang dikumpulkan melalui sistem-sistem tersebut.**
