Penulis: Arief H. Soesatyo | Editor: Priyo Suwarno
JOMBANG, SWARAJOMBANG.COM— Suasana rapat memanas. Ratusan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Sejahtera” yang mayoritas berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, menolak laporan pertanggungjawaban ketua, Hartono.
Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang digelar Senin, 28 September 2026, menjadi ajang pengungkapan persoalan keuangan yang diduga merembet sejak bertahun-tahun silam.
Di tengah ruangan yang hening, dua tokoh berhadapan: Purwanto, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemkab Jombang sekaligus anggota koperasi, berdiri memegang mikrofon dalam acara itu.
Ia langsung keberatan atas ucapan Hartono, S.Sos., MM, Ketua KPRI Sejahtera yang juga telah dibebastugaskan dari jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) untuk fokus menyelesaikan masalah ini.
“Pak Ketua, langsung saja. Kami dari barisan anggota secara tegas menolak Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang baru saja disampaikan! Penjelasan mengenai kondisi aset senilai Rp160 miliar, piutang puluhan miliar, serta mekanisme kas kita sama sekali belum memadai dan tidak transparan! Selama ini kami diberi tahu koperasi sehat, padahal simpanan kami sulit dicairkan sejak bulan April lalu.” Tegas Purwanto Asisten Pembab Jombang, itu lantang.
Hartono, mengatur posisi mikrofon, berusaha tenang dan memberi jawaban,
“Mohon tenang terlebih dahulu, Pak Purwanto dan para anggota sekalian. Kita harus melihat masalah ini secara jernih. Saya tegaskan di sini, saya selaku ketua tidak pernah mengambil keputusan seorang diri. Semua langkah strategis organisasi, termasuk pembelian aset, selalu diputuskan secara kolektif-kolegial melalui rapat pengurus, pengawas, dan manajer.”
Purwanto segera merespon, terdengar ketukan meja terdengar keras!
“Kolektif atau tidak, fakta di lapangan menunjukkan dana simpanan kami, para ASN Jombang, sulit dicairkan! Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kita, sudah tertulis jelas: jika terjadi kerugian atau kelalaian dalam pengelolaan, maka pengurus harus bertanggung jawab penuh! Kami menuntut hak kami agar dana simpanan anggota dikembalikan 100 persen tanpa dicicil!”
“Kami paham betul keresahan anggota, Pak Purwanto. Namun, pangkal persoalan utama ini muncul akibat tindakan sepihak dari oknum pelaksana teknis atau manajer operasional di luar pengetahuan kami. Mereka membuat sistem pembukuan terpisah sejak 2017 untuk menampung simpanan dan memutar unit usaha kavling tanah. Ditambah lagi, kita terbentur regulasi UU No. 1 Tahun 2011 yang melarang koperasi menjual kavling kosong. Itulah mengapa aset tanah kita sempat disiasati atas nama perorangan agar kita tetap bisa membayar hak bunga anggota selama ini.”
Purwanto pun segera angkat mic kembali. “Nah, itu dia! Alasan-alasan seperti inilah yang membuat kami semakin curiga. Sekarang tuntutan kami jelas, Pak Hartono. Buka secara transparan keberadaan seluruh aset KPRI Sejahtera! Di mana saja lokasinya? Apa jenis asetnya? Bagaimana status kepemilikannya dan berapa nilai riilnya sekarang? Jangan sampai anggota diombang-ambingkan tanpa tahu di mana kekayaan koperasinya berada!”
Hartono menjawab, “Arahan dari Bupati pun sudah sangat tegas, bahkan saya direlasikan dari jabatan Kepala Bapperida demi menyelesaikan delapan rekomendasi pembenahan tata kelola ini. Kami berkomitmen tidak akan lari. Pasca-RALB ini, pengurus sepakat untuk segera melibatkan Kantor Akuntan Publik independen guna mengaudit investigasi seluruh aset dan pembukuan secara menyeluruh.” Jawab Hartono yang tampak lugas itu.
“Bagus kalau begitu. Kami pegang janji Pak Ketua. Kami minta audit itu berjalan cepat dan jujur. Anggota hanya butuh satu hal: kepastian bahwa uang simpanan mereka aman dan bisa kembali utuh!” Tutur Purwanto menegaskan.
“Tentu, Pak Purwanto. Kami mohon dukungan dan waktu dari seluruh anggota agar proses penjualan aset tanah yang telanjur dibeli ini bisa segera terealisasi, sehingga hasilnya bisa langsung digunakan untuk mengembalikan dana panjenengan semua.”
Di Balik Kericuhan
Dialog tersebut mengungkapkan akar persoalan yang sesungguhnya.
Kekosongan kas dan ketidakmampuan mencairkan simpanan anggota telah terjadi sejak April 2026, namun barulah terungkap secara terbuka dalam RALB ini.
Terdapat dugaan adanya pembukuan ganda yang dikelola oknum manajemen sejak 2017, serta pembelian aset tanah yang dilakukan tanpa persetujuan rapat anggota dan atas nama perorangan untuk mengelak aturan koperasi.
Dua pengurus inti telah membuat Surat Pernyataan Pengakuan dan Tanggung Jawab secara tertulis.
Kejaksaan Negeri Jombang kini mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang sekaligus kemungkinan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sementara audit independen yang dijanjikan belum dimulai, dokumen kepemilikan aset dan arus kas belum diserahkan sepenuhnya kepada tim yang dibentuk anggota.
Hingga saat ini, ratusan ASN yang menaruh kepercayaan pada koperasi tempat mereka bekerja setiap hari masih menunggu kepastian: kapan, bagaimana, dan berapa banyak uang mereka akan kembali.
Suasana rapat Senin lalu menjadi bukti bahwa kepercayaan yang hilang tak bisa dipulihkan hanya dengan janji — butuh bukti, transparansi, dan tindakan hukum. **
