Penukis: Sri Muryanto | Editor: Priyo Suwarno
SANGATTA, SWARAJOMBANG.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), Kalimantan Timur, mengalokasikan anggaran fantastis Rp75 miliar dari APBD Perubahan 2025.
Anggaran ini untuk pengadaan dua unit kendaraan khusus pendeteksi dan penghambat sinyal di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Satuan Pembinaan dan Perlindungan (Staper).
Pengadaan ini menuai sorotan publik, karena metode penunjukan langsung dan minim transparansi, hingga Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutim mendesak penegak hukum untuk memeriksa.
Pengadaan mencakup satu unit kendaraan khusus penghambat sinyal selektif dan satu unit kendaraan khusus pendeteksi arah sinyal ringkas, dengan pagu anggaran Rp75.022.893.747 (HPS Rp75.022.893.453).
Proyek kode paket 10528064000 (RUP 61496528) telah selesai pada November-Desember 2025 dan direncanakan digunakan hingga 2035.
Kepala Diskominfo Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, hingga kini bungkam saat dikonfirmasi media sejak awal Maret 2026.
Manfaat dan Fungsi
Unit mobil ini dimaksudkan untuk mendukung keamanan komunikasi pemerintahan di wilayah rawan tambang dan perbatasan Kutim.
Kendaraan pendeteksi arah sinyal ringkas berfungsi mengidentifikasi sumber sinyal radio tidak sah secara cepat, berguna untuk pemantauan spektrum frekuensi, anti-terorisme, dan pengamanan acara strategis.
Sementara penghambat sinyal selektif dapat memblokir sinyal komunikasi tertentu seperti drone atau radio ilegal tanpa mengganggu jaringan resmi, sejalan dengan regulasi Kominfo.
Kontroversi dan Respons PublikKNPI Kutim menyoroti nilai anggaran yang “fantastis” serta metode pengadaan langsung tanpa tender terbuka, meminta aparat penegak hukum (APH) segera periksa.
Hingga saat ini, detail nama unit, spesifikasi teknis lengkap, asal produksi (lokal atau impor), dan vendor belum dipublikasikan secara terbuka.
Isu ini terpisah dari polemik mobil dinas Gubernur Kaltim Rp8,5 miliar yang telah dikembalikan ke kas daerah.
Pengamat menilai kurangnya keterbukaan berpotensi menimbulkan dugaan penyimpangan, meski unit semacam ini mirip peralatan jamming standar militer dan Polri untuk mobilitas tinggi di daerah terpencil.
Pemkab Kutim diminta segera klarifikasi untuk meredam keresahan publik.**
