Penulis: Ganjar | Editor: Aditya Prayoga
SURABAYA, SWARAJOMBANG.COM– Kritikus sosial Jafar Rohadi atau Guru Gembul melontarkan kritik keras terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui unggahan media sosial pada 13 Februari 2026, ia menyatakan penolakan karena menilai program tersebut tidak tepat sasaran dan berdampak luas pada sektor krusial.
Ia menyoroti besarnya anggaran yang disebut mencapai Rp335 triliun. “MBG itu adalah makanan yang jatahnya, anggarannya itu 335 triliun rupiah dan itu diambil dari memotong anggaran pendidikan 40%, memotong anggaran kesehatan 15%, dan potongan-potongan lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, pengalihan dana dari pendidikan dan kesehatan merupakan kebijakan keliru. Ia merujuk data BPS yang menyebut angka kemiskinan sekitar 9 persen, sementara program ini dinilai menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa seleksi.
“90% orang kaya, bapak-bapak, ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya di sekolah elit dan sebagainya pasti dapat MBG. Padahal MBG itu didapatkan dari memotong anggaran subsidi untuk fakir miskin,” tegasnya.
Ia menilai kondisi tersebut menciptakan ketimpangan karena masyarakat mampu ikut menikmati program yang disebut bersumber dari pemotongan hak kelompok rentan.
Dana yang semestinya bisa dialokasikan untuk tunjangan guru, dosen, atau bantuan kuliah masyarakat kurang mampu, dinilai justru dialihkan.
“Memotong hak orang-orang miskin diberikannya kepada orang-orang kaya. Itu adalah alasan penolakan saya terhadap MBG dan saya pikir itu adalah haram,” ungkapnya.
Dari sisi ekonomi, ia memperingatkan potensi matinya usaha kecil seperti pedagang kantin dan penjual jajanan sekolah. “Jumlah lapangan pekerjaan yang dimaksud adalah untuk orang yang sudah kaya, terkait pengurus dapur dan yayasan mitra, sementara omzet pedagang kecil justru turun,” jelasnya.
Bahkan Ia juga menyinggung risiko kenaikan harga ayam dan telur akibat lonjakan permintaan.
Aspek lingkungan turut disorot. Ia memperkirakan volume sisa makanan bisa mencapai 850 ton per hari disertai peningkatan sampah plastik dan styrofoam.
“Ini bukan menjadi solusi, malah menambah masalah yang sudah ada, seperti emisi gas rumah kaca dan kerugian negara akibat sampah yang sudah sangat tinggi,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Guru Gembul mengingatkan potensi penyimpangan dalam pengadaan dan pengelolaan program. Ia menilai persiapan yang terburu-buru membuka celah manipulasi, konflik kepentingan, hingga rekayasa data,.
Sementara itu tenaga ahli gizi tidak diberdayakan optimal. “Guru-guru di sekolah pun dipaksa mengurus makan alih-alih mengajar di kelas,” pungkasnya..****
