Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Nasional

MBG Dicap “Haram”, Guru Gembul Ungkap Sisi Gelap MBG

badge-check

MBG Dicap “Haram”, Guru Gembul Ungkap Sisi Gelap MBGPerbesar

Penulis: Ganjar | Editor: Aditya Prayoga

SURABAYA, SWARAJOMBANG.COM– Kritikus sosial Jafar Rohadi atau Guru Gembul melontarkan kritik keras terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui unggahan media sosial pada 13 Februari 2026, ia menyatakan penolakan karena menilai program tersebut tidak tepat sasaran dan berdampak luas pada sektor krusial.

Ia menyoroti besarnya anggaran yang disebut mencapai Rp335 triliun. “MBG itu adalah makanan yang jatahnya, anggarannya itu 335 triliun rupiah dan itu diambil dari memotong anggaran pendidikan 40%, memotong anggaran kesehatan 15%, dan potongan-potongan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, pengalihan dana dari pendidikan dan kesehatan merupakan kebijakan keliru. Ia merujuk data BPS yang menyebut angka kemiskinan sekitar 9 persen, sementara program ini dinilai menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa seleksi.

“90% orang kaya, bapak-bapak, ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya di sekolah elit dan sebagainya pasti dapat MBG. Padahal MBG itu didapatkan dari memotong anggaran subsidi untuk fakir miskin,” tegasnya.

Ia menilai kondisi tersebut menciptakan ketimpangan karena masyarakat mampu ikut menikmati program yang disebut bersumber dari pemotongan hak kelompok rentan.

Dana yang semestinya bisa dialokasikan untuk tunjangan guru, dosen, atau bantuan kuliah masyarakat kurang mampu, dinilai justru dialihkan.

“Memotong hak orang-orang miskin diberikannya kepada orang-orang kaya. Itu adalah alasan penolakan saya terhadap MBG dan saya pikir itu adalah haram,” ungkapnya.

Dari sisi ekonomi, ia memperingatkan potensi matinya usaha kecil seperti pedagang kantin dan penjual jajanan sekolah. “Jumlah lapangan pekerjaan yang dimaksud adalah untuk orang yang sudah kaya, terkait pengurus dapur dan yayasan mitra, sementara omzet pedagang kecil justru turun,” jelasnya.

Bahkan Ia juga menyinggung risiko kenaikan harga ayam dan telur akibat lonjakan permintaan.

Aspek lingkungan turut disorot. Ia memperkirakan volume sisa makanan bisa mencapai 850 ton per hari disertai peningkatan sampah plastik dan styrofoam.

“Ini bukan menjadi solusi, malah menambah masalah yang sudah ada, seperti emisi gas rumah kaca dan kerugian negara akibat sampah yang sudah sangat tinggi,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Guru Gembul mengingatkan potensi penyimpangan dalam pengadaan dan pengelolaan program. Ia menilai persiapan yang terburu-buru membuka celah manipulasi, konflik kepentingan, hingga rekayasa data,.

Sementara itu tenaga ahli gizi tidak diberdayakan optimal. “Guru-guru di sekolah pun dipaksa mengurus makan alih-alih mengajar di kelas,” pungkasnya..****

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

KPK Menahan Bagus Wahyudiono, Wartawan Teriak: Mana Anwar Sadat?

17 Nov 2026 - 10:04 WIB

KPK Menahan Bagus Wahyudiono, Wartawan Teriak: Mana Anwar Sadat?

Ramai-ramai Tolak Gagasan Hashim Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

17 Nov 2026 - 09:20 WIB

Ramai-ramai Tolak Gagasan Hashim Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

Presiden Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura atas Masalah Karhutla

17 Nov 2026 - 08:14 WIB

Presiden Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura atas Masalah Karhutla

Drs Poerwanto dan Abdul Madjid Masuk Jajaran Pensiun Bersama 85 ASN di Pemkab Jombang

16 Nov 2026 - 20:30 WIB

Drs Poerwanto dan Abdul Madjid Masuk Jajaran Pensiun Bersama 85 ASN di Pemkab Jombang

Hujan Angin Porak Porandakan Kawasan Ponpes Tebu Ireng dan Makam Gus Dur

16 Nov 2026 - 19:40 WIB

Hujan Angin Porak Porandakan Kawasan Ponpes Tebu Ireng dan Makam Gus Dur

Pembatasan Industri Vape Dikhawatirkan Picu Pengangguran

16 Nov 2026 - 19:25 WIB

Pembatasan Industri Vape Dikhawatirkan Picu Pengangguran

Buruh Minta Gaji Rp7,5 Juta atau Upah Minimum Tertinggi di Satu Kabupaten/Kota

16 Nov 2026 - 19:21 WIB

Buruh Minta Gaji Rp7,5 Juta atau Upah Minimum Tertinggi di Satu Kabupaten/Kota

Aksi Unjukrasa Karyawan PT SGS di Pemkab Jombang, Tuntut Penghapusan Kerja 12 Jam dan Cabut Omnimbus Law

16 Nov 2026 - 18:50 WIB

Aksi Unjukrasa Karyawan PT SGS di Pemkab Jombang, Tuntut Penghapusan Kerja 12 Jam dan Cabut Omnimbus Law

Pengganti Gibran, PDI-P Menilai Sufmi Dasco Ahmad Calon Terbaik untuk Wapres

16 Nov 2026 - 17:47 WIB

Pengganti Gibran, PDI-P Menilai Sufmi Dasco Ahmad Calon Terbaik untuk Wapres
Trending di Nasional