Penulis: Anwar Hudijono | Editor: Hadi S Purwanto
JAKARTA, SWARAJOMBANG.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, masyarakat miskin ekstrem dapat memperoleh bantuan multiprogram. Hal itu sesuai arahan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
“Nanti bisa memperoleh bantuan multiprogram sekaligus. Bisa dari Kemensos, dana desa, pemerintah daerah, bahkan juga CSR. Sampai nominalnya sesuai dengan batas kemiskinan ekstrem yaitu 1,9 dollar per hari,” ungkap Muhadjir seusai menghadiri rapat pleno dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Menurut Muhadjir, rapat membahas evaluasi terhadap langkah-langkah yang sudah di lakukan dalam penanganan kemiskinan ekstrem sejauh ini. Dihabas juga skenario berikutnya yang akan dilakukan agar pada tahun 2024 angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen.
“Sekarang posisi kita kalau berdasarkan informasi dari BPS per September 2022 angka kemiskinan ekstrem sudah turun menjadi 1,76 persen, tetapi dari Bank Dunia menyampaikan posisi kita 1,5 persen, jadi lebih rendah,” tegas Mendikbud pada Kabinet Jokowi Jilid Satu ini.
Muhadjir mengatakan, pemerintah akan terus berupaya melakukan berbagai inovasi program dalam rangka mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem. Salah satunya adalah upaya untuk memotong tahapan untuk mempercepat proses penanganan kemiskinan ekstrem
“Sekarang untuk keluarga miskin ekstrem yang belum mendapatkan BPJS langsung kita data dan datanya tidak perlu ke BPJS Kesehatan, tetapi langsung di hendle oleh Kemenko PMK sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden, kita potong, ada short cut untuk penanganan ini,” ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) empat periode ini.
Mendapat pujian
Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga turut memberikan penjelasan bahwa hasil dari pertemuan rapat yang diadakan cukup menggembirakan. Pasalnya upaya penurunan kemiskinan ekstrem telah mendapat pujian dari World Bank. Ma’ruf Amin berharap pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen.
Dia akan terus mendorong perbaikan data P3KE untuk disempurnakan. Sehingga kantong-kantong kemiskinan dapat terbaca dan dapat langsung ditindaklanjuti untuk diberikan intervensi dan bantuan secara langsung. Akan ada penyesuaian anggaran-anggaran yang tersedia untuk dapat dioptimalkan agar dapat turut digunakan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Oleh karena itu akan ada pergeseran-pergeseran untuk mendukung percepatan penurunan kemiskinan ekstrem ini,” ujarnya.
Selain itu, mantan Rais Aam PBNU ini juga akan lebih mendorong partisipasi pemerintah daerah agar turut serta memperhatikan persoalan tersebut. Pada hakikatnya penanganan kemiskinan juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.
Turut hadir dalam rapat kali ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.
Hadir pula Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.
Selain itu ada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh.
