Penulis: Ganjar | Editor: Aditya Prayoga
SURABAYA, SWARAJOMBANG– Pemerintah Kota Surabaya menegaskan komitmennya memperluas akses pendidikan melalui Program Beasiswa Pemuda Tangguh. Pada 2026, kuota penerima melonjak menjadi sekitar 23.850 orang dengan anggaran Rp190 miliar.
Kepala Disbudporapar Surabaya, Hidayat Syah, menyebut intervensi Pemkot di bidang pendidikan terus diperkuat. “Kuota awal 2025 sebanyak 3.500 penerima, lalu naik menjadi 5.500. Ini bukti intervensi Pemkot cukup tinggi,” ujarnya, Senin (22/12/2025).
Tahun 2026, cakupan kerja sama diperluas tidak hanya dengan 15 PTN mitra, tetapi juga sejumlah PTS. Bantuan yang diberikan mencakup biaya pendidikan dan uang saku.
Kepala Bidang Kepemudaan Disbudporapar, Erringgo Perkasa, menegaskan perubahan skema dari 2024 ke 2025 hasil evaluasi menyeluruh. “Perubahan skema didasarkan pada evaluasi program, kemampuan fiskal daerah, serta arah kebijakan untuk memperluas akses penerima manfaat,” jelasnya.
Evaluasi menunjukkan perlunya penataan ulang agar program menjangkau lebih banyak pemuda, tetap menjamin UKT, serta mendorong efisiensi distribusi anggaran. “Selain itu, perubahan skema mempertimbangkan kondisi IPM Surabaya yang masih perlu ditingkatkan,” tambah Erringgo.
Jumlah penerima terus meningkat: 3.186 orang pada 2024, 3.502 orang pada 2025, dan melonjak menjadi 23.820 orang pada 2026. “Peningkatan ini menegaskan program tidak dikurangi, melainkan diperluas jangkauannya,” katanya.
Anggaran juga naik signifikan: Rp46,27 miliar pada 2024, Rp71,51 miliar pada 2025, dan diproyeksikan Rp190,56 miliar pada 2026. “Pemkot tidak mengurangi alokasi, tetapi mengelolanya lebih adaptif dan berkelanjutan,” ungkap Erringgo.
Pelaksanaan 2026 akan diatur melalui regulasi kepala daerah dan petunjuk teknis, dengan sasaran pemuda ber-KTP Surabaya, dari keluarga kurang mampu, IPK minimal 3, serta diterima di PTN mitra. Program juga memprioritaskan kelompok rentan dengan motivasi akademik tinggi.
Hingga akhir 2025, enam PTS dalam proses kerja sama untuk pelaksanaan beasiswa 2026. Target capaian mencakup peningkatan akses pendidikan tinggi, kelulusan tepat waktu, kualitas akademik, daya saing SDM, hingga kontribusi terhadap IPM. Konsep “1 KK 1 Sarjana” menjadi salah satu tujuan utama.
Evaluasi rutin dilakukan melalui monitoring anggaran, capaian akademik, ketepatan sasaran, serta dampak pemerataan pendidikan. “Hasil evaluasi menjadi dasar penyesuaian skema 2025 dan perluasan program 2026, termasuk pengetatan syarat IPK dari 2,75 menjadi 3,” pungkas Erringgo.***
