Menu ✖

Mode Gelap

Headline

Bupati Garut Minta Bantuan Generasi Muda, agar Memikirkan Adanya 6.000 Janda Baru

badge-check


					Pengadilan Agama (PA) di Garut, hampir setipa hari dipenuhi oleh warga yang yang sedang bersmalaha, termasuk gugatan cerai, tahun ini mendekati 6.000 orang mengajukan gugatan cerai, Foto: iNews Perbesar

Pengadilan Agama (PA) di Garut, hampir setipa hari dipenuhi oleh warga yang yang sedang bersmalaha, termasuk gugatan cerai, tahun ini mendekati 6.000 orang mengajukan gugatan cerai, Foto: iNews

Penulis: Mayang Kresnaya Mahardhika   |     Editor: Priyo Suwarno

GARUT, SWARAJOMBANG.COM– Fenomena perceraian massal di Kabupaten Garut, Jawa Barat, mencapai titik kritis, dengan Bupati Abdusy Syakur Amin mengungkap 6.000 gugatan hingga September 2025 saat bertemu perwakilan Ketua BEM se-Garut di Ruang Rapat Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Selasa 7 Oktober 2025.

Rata-rata 20+ perceraian harian ini bukan hanya angka, melainkan bom waktu yang menggerus ketahanan keluarga, meninggalkan ribuan anak rentan dan memperburuk kemiskinan struktural di Garut.

Tren tahunan 6.000-7.000 kasus—seperti 7.000 pada 2024—mengakumulasi total janda melebihi 18.000 hingga November 2025, dengan proyeksi puluhan ribu jika tidak diintervensi.

Misalnya, pada tahun 2024 tercatat sekitar 7.000 kasus perceraian yang menghasilkan janda baru, dan jumlah ini terus bertambah setiap tahun sehingga total janda di Garut sudah puluhan ribu orang jika dijumlahkan kumulatif sampai saat ini.

Dalam pertemuan itu, Bupati Syakur menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan mahasiswa untuk mencari solusi atas persoalan sosial yang serius ini, yang tidak hanya berdampak pada individu tapi juga keluarga dan masyarakat luas.

Bupati Syakur menyoroti bahwa masalah perceraian ini tidak sekadar persoalan privat melainkan mencerminkan persoalan sosial yang kompleks, termasuk lemahnya ketahanan keluarga, tekanan ekonomi, dan pergeseran nilai sosial.

Ia menegaskan bahwa problem ini sudah “membatu” dan tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan komunikasi dan kolaborasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Syakur menyebut isu ini “membatu”, dipicu ekonomi, nilai sosial rapuh, dan komunikasi lemah, menuntut kolaborasi pemerintah-mahasiswa-masyarakat untuk cegah dampak pada kesejahteraan anak dan stabilitas komunitas. Ia ajak generasi muda jadi garda terdepan, karena solusi tunggal pemerintah tak cukup hadapi krisis ini. **

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Yetty Krystianti Kakantah ATR/ BTN Mojokerto Menghilang sejak Kantornya Digeledah KPK

25 September 2026 - 00:09 WIB

Oknum Diknas Bangkalan Dilaporkan Palak 10% dari Rp38 Juta Anggaran Revitalisasi 180 SD/SMP

24 September 2026 - 21:15 WIB

GAPASDAP Siap Angkut Mobil Listrik, Waspadai Ion-Lithium

24 September 2026 - 19:54 WIB

Sempat Diadang Petugas, Sidak Tim Ombudsman Temukan ‘Hotel Mewah’ di LP Cibinong

24 September 2026 - 15:41 WIB

Bupati Sidoarjo Melarang Sekolah Adakan ODL, Walikota Surabaya Melarang Sekolah Jualan Seragam

24 September 2026 - 09:35 WIB

Gus Ipul: Fitnah Itu Ada Aliran Dana Rp480 M ke Muktamar NU Jombang, Siapkan Somasi Hukum ke Gus Lilur Cs

23 September 2026 - 22:36 WIB

Keracunan MBG Lagi, 244 Anak Siswa PAUD/TK di Bawang, Diangkut ke Rumah Sakit Batang Jateng

23 September 2026 - 22:00 WIB

Menelisik Akar Terorisme (60): Manifesto Komunis Lahirkan Kaum Bolshevik

23 September 2026 - 21:11 WIB

KPK Operasi Kelima Penggeledahan Sasar Kantor ATR/ BPN Mojokerto

23 September 2026 - 20:50 WIB

Trending di Nasional