Menu

Mode Gelap

Headline

Bupati Garut Minta Bantuan Generasi Muda, agar Memikirkan Adanya 6.000 Janda Baru

badge-check


					Pengadilan Agama (PA) di Garut, hampir setipa hari dipenuhi oleh warga yang yang sedang bersmalaha, termasuk gugatan cerai, tahun ini mendekati 6.000 orang mengajukan gugatan cerai, Foto: iNews Perbesar

Pengadilan Agama (PA) di Garut, hampir setipa hari dipenuhi oleh warga yang yang sedang bersmalaha, termasuk gugatan cerai, tahun ini mendekati 6.000 orang mengajukan gugatan cerai, Foto: iNews

Penulis: Mayang Kresnaya Mahardhika   |     Editor: Priyo Suwarno

GARUT, SWARAJOMBANG.COM– Fenomena perceraian massal di Kabupaten Garut, Jawa Barat, mencapai titik kritis, dengan Bupati Abdusy Syakur Amin mengungkap 6.000 gugatan hingga September 2025 saat bertemu perwakilan Ketua BEM se-Garut di Ruang Rapat Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Selasa 7 Oktober 2025.

Rata-rata 20+ perceraian harian ini bukan hanya angka, melainkan bom waktu yang menggerus ketahanan keluarga, meninggalkan ribuan anak rentan dan memperburuk kemiskinan struktural di Garut.

Tren tahunan 6.000-7.000 kasus—seperti 7.000 pada 2024—mengakumulasi total janda melebihi 18.000 hingga November 2025, dengan proyeksi puluhan ribu jika tidak diintervensi.

Misalnya, pada tahun 2024 tercatat sekitar 7.000 kasus perceraian yang menghasilkan janda baru, dan jumlah ini terus bertambah setiap tahun sehingga total janda di Garut sudah puluhan ribu orang jika dijumlahkan kumulatif sampai saat ini.

Dalam pertemuan itu, Bupati Syakur menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan mahasiswa untuk mencari solusi atas persoalan sosial yang serius ini, yang tidak hanya berdampak pada individu tapi juga keluarga dan masyarakat luas.

Bupati Syakur menyoroti bahwa masalah perceraian ini tidak sekadar persoalan privat melainkan mencerminkan persoalan sosial yang kompleks, termasuk lemahnya ketahanan keluarga, tekanan ekonomi, dan pergeseran nilai sosial.

Ia menegaskan bahwa problem ini sudah “membatu” dan tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan komunikasi dan kolaborasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Syakur menyebut isu ini “membatu”, dipicu ekonomi, nilai sosial rapuh, dan komunikasi lemah, menuntut kolaborasi pemerintah-mahasiswa-masyarakat untuk cegah dampak pada kesejahteraan anak dan stabilitas komunitas. Ia ajak generasi muda jadi garda terdepan, karena solusi tunggal pemerintah tak cukup hadapi krisis ini. **

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Belum Sembulan Terjadi Lagi, Pria Misterius Tewas Loncat dari Jembatan Kembar Cangar

23 April 2026 - 16:31 WIB

Gempa 3.8 Magnetudo Guncang Buleleng Bali dan Timor

23 April 2026 - 15:37 WIB

Turis India Embat Handuk hingga Keset di Ubud Bali

23 April 2026 - 14:43 WIB

Bocah SD Jatuh dari Ketinggian 8 Meter di Pasar Serangan

23 April 2026 - 14:29 WIB

Menang Gugatan Rp119 Triliun Lawan Hary Tañoe, Jusuf Hamka Sujud Syukur

23 April 2026 - 11:13 WIB

Menelisik Sejarah Terorisme (1): Ketika Kekerasan Jadi Pilihan Aksi

22 April 2026 - 18:54 WIB

KPJ Sabah Specialist Hospital Makin Berkibar, Jadi Pilihan Pasien Indonesia 

22 April 2026 - 11:56 WIB

Rudy Mas’ud tak Punya Nyali Temui Massa Aksi Unjuk Rasa AMP Kaltim

22 April 2026 - 09:02 WIB

Kontribusi 2025 Hanya 25,6 %, Dewan Rekomendasi Bupati agar Naikkan PAD Jombang

21 April 2026 - 20:53 WIB

Trending di Ekonomi