Menu

Mode Gelap

Headline

Dua Pandangan Berseberangan soal Kebijakan Berbasis Data

badge-check


					Kiri, Ina Liem dan Cania Citta Perbesar

Kiri, Ina Liem dan Cania Citta

Penulis: Ganjar | Editor: Aditya Prayoga

SURABAYA, SWARAJOMBANG.COM-Leaders Camp 2025 Regional 3 menjadi panggung perdebatan menarik antara Cania Citta, Co-Founder Malaka Project, dan Ina Liem, konsultan pendidikan. Keduanya menyampaikan pandangan berbeda mengenai peran data dalam pengambilan kebijakan publik.

Cania Citta: Data Tidak Menentukan Prioritas

Dalam sesi diskusi, Cania menegaskan bahwa kebijakan publik tidak bisa semata-mata ditentukan oleh data.

Ia mencontohkan dilema sederhana: “Mana kebijakan yang lebih baik? Bangun jembatan atau benerin jalan yang rusak?”

Menurutnya, baik atau tidaknya suatu kebijakan bersifat relatif. “Ketika kita ngomong kebijakan berbasis data, data nggak bisa menjawab itu. Kita nggak bisa mencari data untuk menentukan prioritas kita, kebutuhan kita, kepentingan kita, itu nggak bisa dijawab oleh data.”

Cania menekankan bahwa data hanya memberi gambaran, tetapi keputusan tetap bergantung pada pertimbangan nilai dan kepentingan.

Ina Liem: Data Harus Jadi Fondasi

Pandangan Cania langsung dibantah oleh Ina Liem melalui unggahan di Instagram pribadinya pada 19 November 2025.

Ina menegaskan: “Kebutuhan apalagi kebutuhan publik justru harus dijawab oleh data dan bisa kalau mau. Tanpa data yang muncul bukan kebutuhan tapi preferensi pribadi atau kelompok. Ini bahaya. Pernyataan ini berbahaya secara kebijakan dan menyesatkan publik.”

Ia mencontohkan pengalamannya sebagai panelis dalam diskusi Bridging Education and Industry bersama British Embassy. Saat ditanya apakah pemerintah memiliki data kebutuhan tenaga kerja per sektor industri, jawabannya adalah tidak.

“Yang bisa ditampilkan hanyalah jumlah SMK perhotelan, SMK pertanian, SMK pariwisata beserta jumlah siswanya. Artinya kita hanya punya data output, tapi tidak punya data demand alias kebutuhan.”

Akibatnya, kata Ina, pembangunan SMK selama ini tidak berdasarkan kebutuhan industri, melainkan preferensi pembuat kebijakan. Hal ini menimbulkan mismatch: kelebihan lulusan di satu bidang, kekurangan di bidang lain, industri kekurangan talenta, sementara jutaan lulusan tidak terserap.

Ina menutup dengan peringatan keras: “Hati-hati dengan orang yang menolak data, menolak transparansi, dan bersembunyi di balik preferensi alias suka-suka.”

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Presiden Prabowo Tinjau KDMP Nglawak: Jual LPG Rp16.000, Migor Rp15.700/ L, Beras SPHP Rp10.000/ Kg

17 Mei 2026 - 15:43 WIB

Presiden Praboso langsung meninjau KDMP Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Sabtu 16 Mei 2026. Disitubharga LPG cuma Rp.16.000, migor Rp15.700/ l. Foto: ist

Pinter Ngaji Layanan NIB Gratis di Jombang, Mei: Pegang Izin untuk Kembangkan Usaha

17 Mei 2026 - 15:06 WIB

Presiden Cabut Sejumlah Kewenangan Polri Dialihkan ke TNI, Andrianus Meliala: Kembali ke Dwi Fungsi ABRI

16 Mei 2026 - 21:54 WIB

Dedi Mulyadi Bayar Denda Rp240 Juta dan Pulangkan 4 TKW yang Disekap di Libya

15 Mei 2026 - 14:06 WIB

Satu Pasien Meninggal, Evakuasi saat Kebakaran di Lantai V Pusat Layanan Jantung RSUD Dr. Soetomo

15 Mei 2026 - 10:22 WIB

HM Basuki Pejabat ‘Rahasia’ KDMP: Rekrutmen Ini adalah Titipan Pejabat Jombang

14 Mei 2026 - 18:19 WIB

Viral Achmat Syahri Main Games dan Merokok Saat Rapat, Besok akan Diperiksa Partai Gerindra

14 Mei 2026 - 13:53 WIB

Gus Ipul Mencopot Dua Pejabat Kemensos, Soal Lelang Sepatu Rp700.000/ Pasang

14 Mei 2026 - 09:24 WIB

Urus NIB Gratis Program Pinter Ngaji Saat CFD depan Pemkab Jombang 17 Mei 2026

13 Mei 2026 - 23:01 WIB

Trending di Headline